AGAR TIDAK TERJADI KECEMBURUAN, DATA WARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN SOSIAL HARUS DIPUBLIKASIKAN

     Bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah baik dalam bentuk uang tunai maupun paket sembako yang diberikan kepada warga miskin harus disalurkan tepat sasaran agar tidak menimbulkan kecemburuan, apalagi pada musim pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang ini. Selain itu, data warga miskin penerima bantuan harus dipublikasikan secara terbuka, dipampang di kantor Balai Desa dan kantor Kecamatan. Dengan begitu, warga bisa tahu dan menilai apakah nama-nama yang tercatat dalam data tersebut  benar-benar  layak mendapat bantuan atau tidak. Mereka juga bisa mengusulkan jika ada warga miskin yang tidak tercatat dalam data itu agar mendapat bantuan melalui forum musyawarah desa.
     Demikian pertautan pendapat yang mengemuka dalam talkshow di Radio Semeru FM, Senin (27/4) sore. Hadir sebagai narasumber Oktaviani, SH (Wakil Ketua DPRD), Drs. Saiful Anam, M.Pd (anggota Komisi D), dan  Dra. Dewi Susiyanti (Kepala Dinas Sosial). Talkshow ini dipandu penyiar Teguh Ekaja.

     Oktaviani menegaskan, butuh kesadaran dari aparatur desa dalam melakukan pendataan warga penerima bantuan, baik itu yang masuk daftar Program Keluarga Harapan (PKH), penerima  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun data warga yang terdampak wabah virus corona, “Saya sangat berharap strategi penyaluran bantuan bisa tepat sasaran,” harap Oktaviani, SH.
     Ia menambahkan, data di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang terkait warga miskin itu langsung dari pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa merubah data penerima begitu saja, meskipun tidak sedikit yang  salah sasaran. Data tersebut awalnya diinput oleh desa, dan disetorkan ke Kementerian Sosial. Masalahnya, proses input data tersebut kerap tidak fair. Tidak sedikit warga miskin yang tidak didata lantaran dianggap bukan pendukung kepala deda. Sebaliknya, cukup banyak warga yang sebenarnya termasuk mampu, namun lantaran pendukung atau keluarga kepala desa, maka dimasukkan data penerima bantuan, bisa melalui PKH atau BPNT.
    

Oktaviani, SH

Oleh karena itu,  wanita cantik yang merupakan politisi dari Partai Gerindra itu berharap agar kepala desa (Kades) se Kabupaten Lumajang bisa berlaku transparan dan adil. Jangan malah bermain politik dalam situasi seperti sekarang ini, karena akan menambah beban penderitaan warga terdampak corona. “Kesampingkan dulu soal politik dalam melakukan pendataan untuk warga yang terdampak corona ini,” pintanya.
    Selain kades, Oktaviani juga mengajak teman seprofesinya sesama anggota Dewan untuk intens turun ke lapangan, agar bisa menerima masukan dan keluhan dari konstituen,  khususnya masyarakat terdampak wabah corona di wilayah pinggiran.  “Teman-teman Dewan harus turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Kita kesampingkan dulu urusan politik atau urusan partai.  Ayo kita bantu masyarakat yang terdampak wabah ini, karena ini soal kemanusiaan,” ajaknya.
     Dalam dialog interaktif tersebut, juga muncul berbagai usulan baik yang disampaikan melalui telpon atau melalui akun facebook, salah satunya dari akun facebook atas nama Sam Setiawan. Menurutnya, solusi menghindari pendataan tidak tepat, sebagai berikut: 1) buka data/transparansi data; 2). bikin pusat pengaduan mudah yang mudah diakses semua pihak; 3) verifikasi data oleh pihak eksternal, 4) follow up yang transparan/mudah dipantau publik.
     Ada pula masukan dari akun facebook atas nama Roysil Corry Marstrong. Ia menulis, jika ingin penyaluran bantuan itu tepat sasaran, maka pihak RT/RW dalam melakukan pendataan harus diverifikasi ulang  oleh desa, dengan didampingi lembaga independen desa, bisa karang taruna atau LSM biar tepat sasaran.
     Menyikapi berbagai masukan dan kritikan dari pendengar Radio Semeru FM, Kepala Dinas Sosial Lumajang Dra. Dewi Susiyanti, langsung meresponya. Menurutnya,  proses pendistribusian bantua  yang dia lakukan selama ini sudah mengacu pada data dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara untuk data tambahan pihaknya mengaku, sudah mendata dengan sistem setransparan mungkin.

Dra. Dewi Susiyanti

     Dewi memaparkan, berdasarkan data dari Kemensos,  Di Lumajang total terdapat 138.225 kepala keluarga (KK) warga miskin penerima bantuan sosial baik dalam bentuk PKH maupun BPNT. Dari 138.225 KK itu mencakup kurang lebih 400.000 jiwa.
     Data warga miskin itu adalah sebelum mewabahnya virus corona. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86.901 KK sudah mendapat sentuhan baik melalui PKH maupun BPNT, yang besarnya kini Rp 200.000 per bulan.
     Sejak ada corona, pemberian bantuan sembako senilai Rp 200.000 per bulan itu diperluas kepada 32.575 KK. Selain itu, sebanyak 29.008 KK menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 selama tiga bulan.  Dengan demikian, total warga yang menerima bantuan dalam bentuk PKH, BPNT, dan BLT sebabyak 148.484, atau melebihi dari data warga miskin sebelumnya yang 138.225 KK.
     Di luar itu, lanjut Dewi, masih ada data warga baru yang khusus terdampak corona, yang sampai Senin (27/4) sudah masuh sebanyak 49.979 KK. Mereka ini untuk sementara mendapat bantuan masing-masing beras 5 kg melalui program "Ngramut Tonggo" yang dicetuskan Bupati Thoriqul Haq. Namun ke depan akan diupayakan dapat babtuan dana dari pemerintah pusat atau provinsi. Dewi saat ini masih terus menyisir jangan sampai ada penerima bantuan ganda. Artinya, kalau sudah menerima PKH atau BPNT, tidak boleh lagi menerima BLT atau beras dalam program "Ngramut Tonggo".
     Beras yang didistribusikan dalam program "Ngramut Tonggo" ini berasal dari bantuan beberapa pihak, mulai dari perusahaan, Badan Amil Zakat (BAZ), hingga iuran dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Beras tersebut dikumpulkan di Gedung Olah Raga (GOR) Wira Bhakti. Hingga Senin (27/4) sudah terkumpul sebanyak 23.249 sak beras masing-masing berisi 5 kg.
     Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pendataan, Dewi Susiyanti sampai mengajak relawan yang ada di desa, supaya cepat tangap melaporkan berbagai temuan yang ada di lapangan, termasuk temuan perubahan data penerima bantuan, “Ini kami lakukan untuk meminimalisir kesalahan pendataan warga terdampak, agar tepat sasaran,” jelasnya.
     Pada kesempatan yang sama, politisi dari PDI Perjuangan,  Drs. Saiful Anam, M.Pd, atau lebih akrab disapa Cak Anam, berharap agar bantuan untuk warga tidak mampu dan terdampak corona, jangan sampai dijadikan ajang panggung politik, karena ini urusan kemanusiaan.
     Ia menekankan, untuk saat ini Kades harus mengesampingkan dulu masalah politik. "Rangkul semua pihak tanpa terkecuali, karena ini soal kemanusian. Bantuan sembako harus tepat sasaran, jangan sampai disalahgunakan,” ungkapnya.
     Dalam talkshow yang dipandu oleh Teguh Ekaja ini, cukup banyak respons dari para pendengar dan juga fans Radio Semeru FM yang disampaikan baik melalui telepon, WA maupun facebook. Seperti yang disampaikan Djamal Ramadhan Bnayu, yang menyatakan: tolong juga diperhatikan pekerja seni (jaran kencak, reog, musisi, penyanyi, tukang sound, dll).  "Mereka bukan hanya terdampak tetapi tertabrak.  Pendapatan menjadi 0% atau gagal job," tulis Djamal Ramadhan Bnayu di akun facebook Radio Semeru FM Lumajang. (YONI)