 |
| Ir. Nugroho Dwi Atmoko, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Lumajang, Agus Setiawan, SE (pengamat ekonomi), Oktaviani, SH (Wakil Ketua DPRD dari Gerindra), H. Akhmat, ST (Wakil Ketua DPRD dari PPP), Saat menjadi narasumber dialog interaktif (talkshow) di Radio Semeru FM, Senin (13/4) pagi. |
Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyiapkan anggaran Rp 30 miliar untuk hadapi wabah corona. Sebelumnya dana yang disiapkan "hanya" sekitar Rp 13,5 miliar. Namun, belum adanya tanda-tanda wabah ini segera mereda dalam waktu dekat, membuat Pemkab Lumajang melipatgandakan alokasi anggaran tersebut.
Hal itu dikemukakan Ir. Nugroho Dwi Atmoko, Asisten Bidang Pemerintahan, Sekretariat Daerah Lumajang, saat menjadi narasumber dialog interaktif (talkshow) di Radio Semeru FM, Senin (13/4) pagi. Narasumber lain yang hadir adalah Oktaviani, SH (Wakil Ketua DPRD dari Gerindra), H. Akhmat, ST (Wakil Ketua DPRD dari PPP), dan Agus Setiawan, SE (pengamat ekonomi). Topik yang diperbincangkan: Ketahanan Pangan Hadapi Corona.
Nugroho menjelaskan, Pemkab Lumajang telah melaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk hadapi corona. "Sebelumnya memang sekitar Rp 13,5 miliar. Tapi kita sudah melakukan refocusing anggaran dan kita siapkan Rp 30 miliar. Dari dana Rp 30 miliar, itu sebagian besar masih untuk bidang kesehatan. Bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan corona. Sementara untuk jaring pengaman sosial dan ketahanan ekonomi, ini jadi prioritas yang berikutnya," katanya.
Nugroho menegaskan, upaya pencegahan dan penanganan corona maupun bagaimana mengatasi berbagai dampak sosial ekonominya itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau sekarang pemerintah pusat menambah hutang negara, ini resiko. Begitu pula skema anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di seluruh daerah yang sekarang sudah proses lelang, diminta untuk dihentikan. Anggarannya akan dialihkan untuk jaga-jaga. "Ketika situasi sudah tidak memungkinkan lagi, maka anggaran tersebut akan digeser untuk kebutuhan yang lain," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Nugroho, anggaran pemerintah daerah sekarang ini dalam rangka penanganan corona fokus untuk tiga hal. Pertama pencegahan dan penanganan Covid-19. Kedua, bagaimana warga terdampak corona masih bisa bertahan hidup. Ketiga, bagaimana kegiatan usaha tetap bisa eksis.
Ia setuju ada pembatasan-pembatasan sosial, tapi tidak perlu ekstrim sehingga menutup total kegiatan semua usaha atau aktivitas bisnis dari yang kecil sampai besar, yang mengakibatkan tidak ada kehidupan roda perekonomian di Kab. Lumajang.
AKURASI DATA
Nugroho mengakui, dalam melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk atasi dampak corona, problem utamanya adalah masalah data. Namun, data yang digunakan dalam menjaga jaring pengaman sosial ini sudah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selama ini, warga miskin Lumajang ada yang sudah mendapatkan bantuan melalui beberapa program. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako. "Dan kali ini pemerintah juga akan meluncurkan program Kartu Pra Kerja. Inilah mengapa daerah dan pusat saat ini lagi melakukan pencocokan atau pemadanan data," lanjut Nugroho.
 |
| Ir. Nugroho Dwi Atmoko |
Menurut Nugroho, di Kabupaten Lumajang, warga miskin yang mendapat bantuan melalui skema PKH dan bantuan sembako (BPNT), sebelumnya hanya sekitar 86.000 KK. Tapi dengan adanya Covid-19 ini, ada tambahan alokasi sebanyak 36.000 KK, sehingga total menjadi sekitar 122.000 KK.
Padahal berdasarkan DTKS, jumlah warga miskin Lumajang kurang lebih 138.000 KK atau sekitar 400.000 jiwa. Artinya ada 16.000 KK yang belum mendapat sentuhan sama sekali. "Makanya dengan DTKS tadi, bagaimana kita fokus membantu masyarakat yang tidak masuk program atau tidak mendapat bantuan apa pun, yang berjumlah kurang lebih 16.000 KK itu," tutur Nugroho.
Agus Setiawan, SE, pengamat ekonomi yang juga tokoh pengusaha muda, mengapresiasi kebijakan Pemkab Lumajang yang telah menambah alokasi anggaran untuk hadapi corona jadi Rp 30 miliar. Akan tetapi, pada sisi lain ia mengaku prihatin terkait data, sebagaimana juga disampaikan Nugroho. "Masalah di kita yang sudah menahun adalah pendataan, baik sembako, pupuk, pendataan warga miskin, penerima bantuan pangan non tunai dan lain-lain. Itu semua masalah ada di pendataan. Maka dalam situasi wabah corona ini, pendataan harus dilakukan secara akurat. Jangan lagi ada nepotisme," ujarnya.
Ia minta pendataan harus obyektif. Tidak boleh lagi ada, misalnya, karena masih saudara sendiri, meskipun tidak layak dapat bantuan dimasukkan dalam pendataan. Sedangkan orang lain yang lebih layak tidak dimasukkan. "Di sini peran serta masyarakat harus ditingkatkan untuk sama-sama saling mengoreksi. Ada baiknya kalau pemerintah daerah menyediakan saluran pengaduan, misalnya penerima program PKH. Kalau dianggap tidak layak, biar masyarakat yang mengadukan. Atau kalau ada warga yang mestinya layak dapat bantuan PKH tapi tidak mendapatkan, bisa disampaikan," katanya. "Selama ini kan mungkin baru disampaikan melalui facebook lapor Lumajang. Tapi kan banyak warga yang tidak memiliki facebook," ujarnya.
Setiawan menambahkan, dalam hitungan kasarnya, yang mengacu dari data Badan Pusat Statistik (BPS), hitungan pengeluaran per kapita (per orang) warga Lumajang khusus untuk bahan pangan sekitar Rp 436.000 per bulan.
Ia juga menghitung, jumlah warga miskin yang diungkapkan Nugroho sebanyak 16.000 KK yang belum tersentuh berbagai program bantuan pemerintah itu adalah kondisi sebelum wabah Covid-19. "Setelah corona, angkanya bisa dua atau tiga kali lipat," kata Setiawan.
Ia menghitung, dengan asumsi lonjakan warga miskin dari 16.000 KK menjadi 32.000 KK sejak corona, maka Pemkab perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp 25 miliar khusus untuk bantuan pangan saja. "Kalau melonjak lagi jumlahnya, misalnya sampai 6 bulan ke depan sampai 48.000 KK, ya mesti dianggarkan lebih banyak dana lagi," ungkapnya.
Ia minta Pemkab harus meyakinkan masyarakat untuk bisa mengatasi hal tersebut, sehingga tidak memunculkan keraguan. Jangan sampai muncul keraguan di masyarakat, bertanya-tanya, mampu tidak Pemda mengcover warga yang terutama terdampak langsung corona.
RUMAH PANGAN LESTARI
Sementara Wakil Ketua DPRD H. Akhmat, ST, mengemukakan guna mendukung dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi virus corona, Pemkab Lumajang diharapkan mampu melakukan berbagai trobosan, salah satunya dengan mengoptimalkan program Rumah Pangan Lestari (RPL) di tiap kecamatan.
Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lumajang terbesar ditopang dari sektor pertanian, berbagai upaya untuk menghadapi wabah Covid-19 harus dilakukan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang). Salah satunya dengan kembali menggencarkan program RPL. “Ini yang harus mulai digalakkan, karena kita tidak pernah tau, kapan wabah ini akan berakhir,” ungkap H. Akhmat, ST.
Haji Akhmat minta, Dinas Ketapang menyosialisasikan ketersediaan pangan selama 3 bulan ke depan, agar masyarakat tidak panik dalam kondisi seperti sekarang ini. Selain itu, pembagian sembako harus dilakukan merata, bukan hanya untuk warga yang terdampak atau di zona merah saja, namun warga baru terdampak juga harus diperhatikan. “Saya yakin warga yang tidak terdampak corona, sama-sama membutuhkan bantuan dari pemerintah,” imbuh politisi yang juga Ketua DPC PPP Lumajang itu.
Hal senada juga disampaikan Oktaviani, SH, politisi dari Partai Gerindra. Ia berharap, pemerintah tetap konsentrasi dalam menghadapi pandemi corona, dengan tidak lagi menjual hasil panen ke luar kota, “Beras yang ada di Lumajang jangan sampai keluar, untuk sementara kebutuhan masyarakat lokal yang harus diprioritaskan,” ungkapnya.
Selain itu, pola pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak corona harus merata. Apalagi jumlah warga terdampak, diprediksi akan melonjak dibanding sebelumnya, “Saya berharap, dalam melakukan pendistribusian bantuan jangan sampai tumpang tindih, kasihan masyarakat,” harapnya.
Oktaviani mengingatkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Pemkab harus fokus menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan corona. "Pending dulu program-program yang terkait insfrastruktur. Saat ini harus fokus ke masalah kemanusiaan," tegasnya.
Oktaviani menambahkan, ini juga waktunya bagi PD Semeru yang kita gembar-gemborkan, yang kita banggakan, untuk unjuk gigi membantu pemerintah menyiapkan ketahanan pangan agar masyarakat Lumajang tidak kekurangan pangan. Jadi PD Semeru harus melakukan aksi nyata. "Perannya harus dibuktikan. Memberi harga yang stabil. Tidak usah target untung dulu," harapnya.
Ia juga berharap agar masyarakat memberdayakan tanaman hidroponik untuk kebutuhan sayuran sehari-hari. "Juga perhatikan nutrisi tim kesehatan karena mereka pejuang di garis depan, jangan sampai tumbang," katanya.
STOK PANGAN CUKUP
Ditanya soal ketersediaan pangan, Ir. Nugroho Dwi Atmoko menegaskan bahwa ketersediaan bahan pangan cukup sampai Oktober depan. Secara umum harga juga masih relatif setabil, hanya komoditi gula yang sejak Januari lalu stoknya terbatas, baik itu stok yang ada di Bulog maupun di pasaran, "Sudah mulai menghilang. Namun berbagai upaya sudah kami lakukan, agar kelangkaan ini bisa ditangani secepatnya," katanya.
Ia menambahkan, Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq pada Senin (13/4) siang membagikan sembako untuk warga yang terdampak virus corona di beberapa kecamatan. Warga yang terdampak virus corona seperti berstatus ODP, PDP dan warga yang terkonfirmasi positif virus corona, akan mendapatkan jatah sembako dari Bupati.
Untuk saat ini ada sedikitnya 6 kecamatan dimulai dari Kecamatan Ranuyoso hingga Pasirian, yang akan menerima bantuan dengan jumlah total penerima sebanyak 9.535 Kepala Keluarga (KK). “Dari 6 Kecamatan terdampak, ada 9.535 KK yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.
Dengan total anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk menangani wabah ini sebesar Rp. 30 miliar, diharapkan mampu terserap dan tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi warga terdampak yang lolos dari perhatian pemerintah.
Dalam Talkshow yang dipandu oleh Hariyanto, S.Pd ini, cukup banyak respon dari para pendengar dan juga fans Radio Semeru FM yang disampaikan baik melalui telepon, WA maupun facebook. Toha dari Lumajang Kota ini misalnya, dia bertanya apakah pemerintah sudah mendata industri dan warga yang terdampak virus corona. Begitu pula Edi penelpon dari Yosowilangun mengapresiasi acara talkshow ini. Ia senang mendapat pencerahan dan informasi memadai dari para narasumber. (YONI).
0 Komentar