Penataan pedagang di sejumlah pasar tradisional yang kini dikenal dengan pasar rakyat, masih belum optimal dan tampak amburadul. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Akhmat, ST., saat menjadi narasumber talkshow di Radio Semeru FM, Senin (22/6) pagi.
Menurut Akhmat, karena secara umum penataan pasar rakyat masih amburadul, maka hal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. “Revitalisasi pasar tradisional harus dilakukan. Saya meminta kepada pemerintah agar mengutamakan dulu grand design yang bagus sebelum mengajukan anggaran pembenahan pasar,” ungkap politisi dari PPP itu.
Hadir pula dalam acara tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemkab Lumajang, Ir. Nugroho Dwi Admoko., Kepala Dinas Perdagangan (Dindag) Lumajang, Ir. Hairil Diani., dan Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana (Sarpras) Dindag Lumajang, Wahyudi. Tema yang diusung dalam dialog pagi itu adalah “Revitalisasi Pasar Tradisional sebagai Motor Pemulihan Ekonomi”.
H. Akhmat, ST., menjelaskan, pada tata ruang penataan pasar diperlukan fasilitas bangunan yang tertata. Bukan hanya sekadar kuat secara konstruksi, namun penataan pasar harus mempertimbangkan sisi keawetan terhadap pengaruh cuaca. Pertimbangan lainnya, memiliki daya tampung dalam kapasitas tertentu, aman bagi semua orang yang berada di tempat tersebut.
Bahkan pasar semestinya berdesain dan memenuhi standar kebutuhan kenyamanan dari segi sirkulasi pengunjung. “Apapun yang diajukan oleh pemerintah, asalkan sesuai dengan grand design, kami siap mendukungnya,” jelasnya. Pembenahan pasar sendiri, masih kata H. Akhmat, memang masuk dalam skala prioritas. Namun lagi-lagi ia mengingatkan, skala prioritas itu harus disesuaikan dengan pagu anggaran dan disesuaikan pula dengan kajian. “Kajianya harus bagus, jangan asal-asalan,” pintanya.
Hal senada juga dikatakan Asisten Ekbang Pemkab Lumajang, Ir. Nugroho Dwi Atmoko. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), untuk di Lumajang, dari 3 besar kontribusi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah perdagangan. “Pertumbuhan ekonomi kita ini didominasi oleh perdagangan, makanya harus kita kelola dengan baik,” jelasnya.
Pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi di tahun 2020 sudah ditetapkan sebesar Rp 8 miliar lebih atau 14,5%. Hal ini membuktikan, jika peran serta pasar secara langsung dan tidak langsung cukup luar biasa. “Ini terbukti, meskipun ada covid-19, aktivitas pasar tidak pernah dilakukan kebijakan penutupan, seperti di daerah lainnya, karena posisi pasar dalam upaya meningkatkan perekonomian di Lumajang cukup luar biasa,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dindag Lumajang, Ir. Hairil Diani, menjelaskan, untuk di Lumajang ada sedikitnya 30 pasar rakyat baik besar maupun kecil yang kini menjadi prioritas untuk dikembangkan, seperti halnya pasar rakyat yang ada di Klojen. “Untuk tahun 2019 pasar Klojen yang kita dahulukan, kemudian tahun ini akan berlanjut ke pasar Candipuro,” jelasnya.
Untuk itu dirinya berharap, Dewan ikut serta mendukung program pasar rakyat yang dikemas secara modern ini agar cepat terealisasi. “Dukungan yang besar dari teman-teman Dewan sangat kami harapkan, agar realisasi di lapangan cepat terlaksana dengan baik,” harapnya.
Kabid Sarpras Dindag Lumajang, Wahyudi, menambahkan revitalisasi pasar rakyat tidak membedakan pasar mana saja yang akan didahulukan. Semua pasar akan dilakukan pembenahan secara bertahap. “Secara menyeluruh, karena kondisi pasar di Lumajang sudah sangat mengkhawatirkan. Makanya kami berharap banyak kepada teman-teman Dewan, agar ikut mendukung rencana revitalisasi pasar ini secara menyeluruh,” pungkasnya.
SDM PENGELOLA PASAR AKAN DIMAKSIMALKAN
Maksud dan tujuan revitalisasi atau penataan pasar rakyat, menurut Ir. Hairil Diani, adalah mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat. “Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah,” jelasnya.
Untuk itu dirinya berencana meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pengelola pasar, guna mewujudkan pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman. Sehingga dapat menjadi tujuan tetap berbelanja dari konsumen. “Program revitalisasi pasar rakyat bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi fisiknya saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen,” ungkapnya. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kompetensi para kepala pasar, agar pengetahuannya bisa dikembangkan secara komprehensif, sehingga dapat meningkatkan daya saing terhadap pusat perbelanjaan maupun toko modern. “Agar mampu tampil dalam kancah perekonomian, kita harus dapat mengelola potensi ekonomi, memajukan kapasitas perdagangan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Langkah pemerintah ini mendapat respon positif Dewan. Menurut H. Akhmat, sebelum melangkah jauh terkait dengan revitalisasi pasar rakyat, pemerintah diharapkan bisa menginventarisir beberapa pasar yang statusya belum jelas. Ia mencontohkan pasar rakyat yang ada di wilayah Pabrik Gula (PG) Jatiroto, hingga kini pengelolaan pasar di sana belum ada payung hukumnya.
“Kalau terus menerus melakukan penarikan retribusi kepada pedagang, bisa jadi itu masuk ranah pungli, karena pasar rakyat di PG Jatiroto masih masuk wilayah pabrik, belum ada pelimpahan pengelolahan kepada Dinas Perdagangan,” jelasnya.
Selain semerawutnya persoalan pengelolahan pasar, dengan kondisi seperti itu, akan menyulitkan pemerintah untuk melakukan pembenahan. Sehingga dia mendesak agar pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan, bisa duduk satu meja dengan pihak PG Jatiroto untuk membuat MoU, sehingga pengelolaan pasar jelas dan pedagang tidak kebingungan dengan regulasi yang semerawut itu.
Menyikapi persoalan di pasar PG Jatiroto, Wahyudi menuturkan, pihak pengelola pasar Jatiroto bisa menyerahkan pengelolahan pasar tersebut kepada pemerintah daerah, agar semuanya bisa dikelola dengan baik. Karena tanpa adanya MoU dengan PG Jatiroto, pemerintah khususnya Dinas Perdagangan tidak bisa berbuat banyak.
LUMAJANG MENUJU PASAR RAKYAT SNI
Pemerintah telah hadir dalam membangun perekonomian agar pasar rakyat bisa bersaing dengan pasar modern. Dengan menggelontorkan anggaran membangun pasar di Klojen pada tahun 2019, merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk membangun mindset masyarakat. Lebih baik berbelanja ke pasar rakyat ketimbang pasar modern.
Bukan hanya itu, menurut Ir. Hairil Diani, jika dulu anggapan orang mengenai pasar rakyat kumuh dan kotor, maka setelah diubah dan direvitalisasi seperti halnya Pasar Klojen, sudah bisa menarik pengunjung dengan jaminan rasa nyaman dan aman. Bukan hanya itu, untuk pasar rakyat di Klojen tersebut juga siap untuk diajukan menjadi pasar rakyat berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia).
“Ketika melihat bangunan yang besar dan bersih ini, pola pikir masyarakat akan berubah. Di situ tentunya daya saing dengan pasar modern timbul, kalau di pasar rakyat bisa tawar menawar harga. Itu bisa menjadi sebuah nilai plus, belanja di pasar rakyat,” ungkapnya.
REVITALISASI PASAR MENUAI SOROTAN PUBLIK
Rencana pemerintah untuk merevitalisasi pasar rakyat, mendapat sorotan pendengar Radio Semeru FM, salah satunya pendengar atas nama Edi dari Yosowilangun. Menurutnya, revitalisasi pasar tradisional adalah keharusan, namun wajib memenuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker, jaga jarak aman dan rutin dilakukan penyemprotan. “Kami tidak ingin dengan adanya revitalisasi pasar rakyat, malah muncul cluster baru virus corona, karena abai dengan protokol kesehatan,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Masuda via WA. Pembenahan pasar rakyat guna meningkatkan citra pasar tradisional mutlak untuk dilakukan. Namun grand design yang disampaikan oleh pemerintah harus jelas seperti apa. Sementara dari akun facebook atas nama Liliek Heksa juga demikian, ia berharap revitalisasi pasar minimal 2 lantai, karena kondisi pasar rakyat secara umum sudah sangat memprihatinkan, “Saya kalau jalan di pasar, harus miring-miring, demikian halnya dengan sirkulasi udaranya, sangat tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
Menyikapi berbagai pertanyaan dan kritikan dari para penelpon, WA dan akun facebook Radio Semeru FM, Hairil Diani menjelaskan, revitalisasi pasar rakyat sudah dikerjakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ia mencontohkan di pasar Klojen misalnya, sudah ada alat tes suhu tubuh dan klinik kesehatanya, bahkan penyemprotan juga dilakukan setiap hari.
“Buat pak Edi yang ada di Yosowilangun, kami menjamin proses revitalisasi sesuai dengan protokol kesehatan, bahkan di semua pasar sudah ada penyemprotan secara periodik. Di samping itu, kami masih berencana menggunakan sistem ganjil genap untuk meminimalisir penyebaran covid-19, misalnya Los A buka sekarang dan Los B bukanya besok,” ungkapnya.
Sementara itu Ir. Nugroho Dwi Admoko menjelaskan, proses revitalisasi pasar rakyat sudah sesuai dengan metode 4 M yaitu Money, Materials, Methods dan Men. Hal itu dilakukan karena manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari kegiatan pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. “Semua aspek itu ada ilmu dan teknisnya, tujuan kami agar proses revitalisasi pasar ini bisa berjalan secara efektif dan efisien,” jelentrehnya.
0 Komentar