Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Selasa (28/7), memaparkan pendapat akhir Badan Anggaran dan fraksi-fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2019. Meski DPRD menerima LPJ tersebut dan selanjutnya disahkan menjadi Perda, namun Pendapat Akhir (PA) Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan Ketua Fraksi H. Idris Marzuqi, S.Pd, antara lain menyoroti lambannya Pemkab Lumajang dalam memperbaiki jembatan rusak di Desa Boreng, Kec. Lumajang, serta jalan berlubang di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro.
Idris Marzuqi meneriakkan dengan lantang permintaannya itu di sela membacakan laporan tertulis PA Fraksi Partai Demokrat. Jembatan di Desa Boreng itu sudah bertahun-tahun rusak tapi hingga kini belum diperbaiki. "Sehingga secara pribadi saya merasa dirugikan, ketika mau bepergian ke wilayah Kota Lumajang, harus berputar lebih jauh," katanya.
Begitu pula jalan berlubang di Desa Kloposawit yang sudah berbulan-bulan dibiarkan, sangat mengganggu akses kendaraan yang melewati jalan tersebut. "Ini perlu perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang, agar cepat tertangani," katanya.
Dalam laporannya, Fraksi Partai Demokrat berpendapat, perencanaan anggaran di tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), agar diperbaiki dan diperkuat dari segi prioritas kebutuhan dan perhitungan teknisnya. Agar didukung oleh pemetaan resiko yang spesifik, guna terwujudnya pelaksaan pengawasan berbasis resiko dalam Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). Sehingga kekeliruan di dalam pelaksanaan pengadministrasian dan pengolahan anggaran sebelum diaudit atau di periksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa diatasi. Begitu juga dengan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) agar segera ditindak lanjuti untuk diselesaikan para SKPD lainnya yang terkait.
Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2019 yang telah disampaikan Bupati kepada DPRD Lumajang, memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, serta yang lebih subtansial lagi, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK secara lengkap yang telah diterima oleh DPRD, dapat dijadikan sebagai materi sandingan terhadap realisasi pengunaan anggaran.
Dari beragam masalah yang berkaitan dengan realisasi penggunaan anggaran di tahun 2019, Fraksi Partai Demokrat berharap, pemerintah mampu menanggapi, menyikapi, serta menindaklanjuti segala permasalahan dengan penuh semangat, dalam memberi solusi kongkrit dan melaksanakan solusi tersebut dengan sebaik-baiknya. “Sehingga kami bersama seluruh anggota DPRD dan masyarakat, dapat menilai secara kongkrit soal efektifitas kinerja pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat H. Idris Marzuqi, S.Pd.
Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa laporan realisasi APBD tahun 2019 sudah terserap cukup maksimal di masing-masing OPD. Program atau kegiatan di tahun 2019 yang berdampak positif pada masyarakat wajib dilanjutkan dan ditingkatkan hingga tercapai hasil yang maksimal. Begitu pula sebaliknya, ketika suatu program kegiatan dirasa kurang berdampak kepada masyarakat, maka program itu harus diganti atau dihapus.
Menurut Idris Marzuqi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tetap menjadi fokus konsentrasi bersama, seiring berjalanya waktu dan tentunya dibutuhkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan program peningkatan PAD yang melekat pada SKPD terkait, dan mengarah kepada intensifikasi, ekstensifiksi obyek potensial PAD.
Salah satu obyek potensial yang dimiliki Lumajang dalam meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat adalah optimalisasi pengolahan obyek pariwisata yang ada di Lumajang. “Lumajang yang kita cintai ini, penuh dengan tempat tujuan wisata yang sangat mengagumkan,” lanjutnya.
Meningkatnya pengunjung di tempat wisata tentunya dapat meningkatkan PAD, perekonomian masyarakat sekitar wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Karena dapat dipastikan bahwa peningkatan pengunjung tersebut akan membuka banyak sekali peluang kerja dan berwirausaha. Pemenuhan akan kebutuhan fasilitas pembangunan infrastruktur ditempat wisata secara bertahap harus tetap diperioritaskan.
Objek berikutnya yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan PAD adalah optimalisasi dan maksimalisasi managemen pengolahan tambang pasir, karena neningkatkan PAD dari sektor ini, masih jauh dari maksimal. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan pengolahan tambang pasir dari segala segi dan sisi secara bertahap, mutlak untuk tetus dilakukan.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2019 dapat menekan angka kelahiran, bahkan dikatakan cukup diperhitungkan se Jawa Timur. Angka kekerasan pada anak dan perempuan juga mengalami penurunan dengan baik.
Akan tetapi, tingkat pernikahan usai dini dibeberapa kecamatan, seperti Kecamatan Ranuyoso, Pasrujambe, Senduro, Gucialit dan Padang semakin tinggi. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat berharap agar di tahun 2020 tingkat pernikahan dini dapat ditekan lagi, sehingga berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tentunya OPD ini harus bekerja lebih keras bersama dengan stakeholders terkait lainnya. (YONI)
0 Komentar