Dalam upaya meningkatkan Ideks Pembangunan Manusia(IPM) di Lumajang, problem utamanya adalah budaya sekolah dan budaya literasi yang masih rendah. Agus Setiawan, pakar ekonomi dan pengusaha sukses Lumajang saat talkshow di Radio Semeru FM dalam program Ngopi Pagi yang dipandu Hariyanto,S.Pd, Sabtu (25/7), menyarankan kepada Pemerintah Lumajang untuk segera memperbaiki dua hal tersebut.
Setiawan menegaskan perlunya gerakan bersama dengan menggandeng semua unsur tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, maupun lembaga pendidikan swasta berbasis agama untuk bergerak bersama merekayasa agar terbangun budaya sekolah yang baik di tengah masyarakat.
Dalam talkshow yang disiarkan Radio Semeru FM dan akun facebook Radio Semeru FM Lumajang ini, Setiawan banyak mendapat apresiasi dari pendengar dan pemirsa dan diharapkan apa yang telah disampaikan ini mendapat respons dan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI MOTOR PENGGERAK
Setiawan menyarankan untuk tahun-tahun ke depan pemerintah lebih memfokuskan anggarannya untuk perbaikan IPM di Lumajang. Berbagai sektor wajib menyertakan program yang mendukung perbaikan IPM tersebut sehingga gerakan serentak ini bisa mendorong percepatan perbaikan IPM di Lumajang.
Tentang membangun budaya bersekolah, Setiawan berharap Bupati dan Wakil Bupati menjadi motor penggeraknya. Cak Thoriq dan Bunda Indah harus menggandeng semua orang, menggandeng semua potensi yang ada di Lumajang.
“Jangan lagi ada sekat gara-gara politik, misalkan yang dulu ikut bupati yang lama tidak dilibatkan. Sekarang ini semua potensi yang ada harus dilibatkan untuk merekayasa agar masyarakat memiliki budaya sekolah dan budaya literasi,” terangnya.
Itu semua tidak bisa dikerjakan sendirian dan harus ada feedback yang baik dari masyarakat, karena itu Bupati dan Wabup harus bisa menggerakkan masyarakat, siapa pun mereka baik dari golongan pendukungnya sendiri maupun bukan. Bupati dan Wabup harus sering-sering mengumpulkan kepala desa, tidak untuk membahas politik namun koordinasi dan mengkomunikasian kebijakan-kebijakan pemerintah terutama strategi meningkatkan IPM melalui budaya bersekolah dan budaya literasi, agar bisa diaplikasikan sampai ke tataran paling bawah.
Dengan menggerakkan seluruh komponen tersebut, diharapkan masyarakat bisa mengerti tentang pentingnya sekolah. Kalau masyarakat tidak tahu pentingnya sekolah, menurut Setiawan, mereka akan cenderung menghindari atau cenderung menyepelekan manfaat dari sekolah, sehingga anaknya yang tidak sekolah dibiarkan.
“Kita harus keluar dari problem besar ini supaya kesejahteraan masyarakat di Lumajang juga membaik. Tanpa bisa mengatasi masalah rendahnya IPM ini, tingkat kemiskinan juga tidak akan bisa segera di kurangi dengan sangat signifikan. Semua terkait dengan pendidikan, karena dengan pendidikan yang baik maka produktivitas masyarakat akan membaik. Dengan pendidikan yang baik tentunya anak-anak kita nanti punya masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang baik kesejahteraan masyarakat tentu akan baik, ini semua terkait erat,” jelentrehnya.
Bupati dan Wakil Bupati Lumajang menurut penilaian Setiawan sudah bekerja dengan baik terkait dengan upaya memperbaiki IPM di Lumajang. Setiawan mengaku sering melihat kedua pemimpin Lumajang tersebut keliling mengingatkan masyarakat pentingnya pendidikan. Bupati dan Wakil Bupati juga sudah mengeluarkan program yang baik seperti bantuan SPP dan beasiswa. Akan tetapi, implementasinya di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memurut Setiawan, masih belum optimal.
“Sekarang pertanyaannya, masyarakatnya mau mendukung atau tidak, mau bekerja keras atau tidak. Pejabat juga harus bekerja keras mengikuti ritme dari Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kalau tidak diikuti dengan ritme kerja yang sama, maka beliaupun tidak akan terasa manfaatnya,” ujar Setiawan mengingatkan agar apa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati ini bisa diaplikasikan oleh seluruh komponen termasuk pejabat dan ASN yang ada di lingkungan Pemkab Lumajang.
Setiawan sempat menyindir tentang kegagalan program seragam gratis karena keterlambatan informasi dan layanan, sehingga banyak wali murid yang sudah membeli kain seragam namun ternyata baru kemudian mendapat bantuan seragam. Akibatnya program seragam gratis kurang manfaatnya.
“Jangan melihat ini menjadi sebuah proyek, karena kalau proyek hanya berfikir untung tanpa peduli programnya berjalan atau tidak, yang penting keuntungan masuk kantong,” ujar Setiawan.
Semua itu memang harus dibangun bersama dan memang harus ada motornya, dan motor penggeraknya adalah Bupati dan Wakil Bupati. “Saya ngefans kepada Bunda yang seperti tidak ada capeknya keliling bertemu banyak orang dan selalu ngomong tentang hal-hal yang positif, contohnya kemarin Bunda selalu ngomong tentang birokrasi pejabat itu adalah pelayan masyarakat,” ujarnya.
Pemahaman birokrasi pejabat adalah pelayan masyarakat ini menurut Setiawan harus dimiliki oleh sistem birokrasi di UPT, dinas di badan-badan yang dibentuk oleh daerah, terutama yang bergerak di sektor pendidikan. “Mereka adalah kepanjangan tangan dari negara untuk menjangkau masyarakat, supaya masyarakat bisa cerdas, yang tidak sekolah bisa bersekolah, yang tidak mau sekolah yo opo carane mau ke sekolah,” tuturnya mengingatkan agar semua pejabat ingat bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat. “Tolong diteladani pak Bupati dan Bunda Indah, supaya temen-temen bisa meneladani, bisa mengejawantahkan ide-ide dari beliau berdua,” sambungnya.
Diharapkan para ASN dan pejabat lainnya bisa mengaplikasikannya dengan mengajak orang untuk bersekolah, kalau tidak bisa dilakukan sendiri diharapkan bisa dengan bantuan orang lain untuk menjadi influencer. Setiawan mencontohkan kemungkinan bisa mengajak tokoh-tokoh yang disegani seperti kyai ada ustadz. Tokoh masyarakat ini diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sekitar dengan pendekatan agama.
“Saya yakin pak Bupati dan Wabup di Lumajang memiliki niat yang sama, punya semangat yang sama, hanya mungkin selama ini kurang koordinasi atau mungkin karena terkendala Covid. Kita berharap setelah mereda nanti benar-benar bisa dibuktikan bahwa masyarakat Lumajang bisa direkayasa, supaya terbangun budaya sekolah,” ujar Setiawan.
Di akhir pemaparannya, Setiawan kembali mengingatkan pentingnya koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Cara pandang pemerintah juga harus berazaskan manfaat dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Program-programnya harus aplikatif di lapangan tidak hanya bagus di seminar-seminar.
“Jangan mengerjakan hal ini sebagai proyek saja, sebagai proyek rutinitas untuk mendapatkan anggaran di tahun depan. Jangan seperti itu, prioritaskan anggaran di bidang pendidikan dan upayakan bagaimana anggaran ini bisa dirasakan masyarakat secara langsung, tetap dalam pemahaman sebagai pelayan masyarakat dan jemput bola. Jangan hanya menunggu hingga masalah datang,” pungkasnya. (TEGUH EKAJA).
0 Komentar