AGUS SETIAWAN BERTEKAD TERTIBKAN LEMBAGA DAN BERDAYAKAN ANGGOTA PEMUDA PANCASILA

      Setelah secara resmi terpilih memimpin Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Lumajang, Agus Setiawan langsung bergerak cepat melakukan pembenahan ke dalam. Mulai dari memenuhi kelengkapan organisasi seperti pembentukan kepengurusan, badan-badan, sekertariatan, hingga penertiban dan pemberdayaan anggota.
      “Program pertama yang akan kita lakukan selain membentuk kepengurusan adalah penertiban keanggotaan, karena disinyalir banyak orang-orang yang mengatasnamakan PP melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sepatutnya dilakukan,” ujar Setiawan.
      Setiawan mencontohkan ada sekelompok orang yang berbaju atau berkaos PP melakukan kegiatan seperti mendatangi pengusaha untuk meminta jatah. “Kami akan melakukan penertiban keanggotaan, kemudian akan melakukan penertiban Kartu Tanda Anggota (KTA) tentu dengan assessment. Nanti ada penilaian yang akan kami lakukan sehingga tidak bisa sembarang orang mengatasnamakan PP,” ujarnya.

TERTIBKAN KEANGGOTAAN

      Terkait dengan sepak terjang anggota PP yang kadang dinilai terlalu keras, Setiawan mengaku bahwa kultur PP yang keras masih ada hingga kini, mengingat organisasi PP ini berasal dari organisasi kepemudaan yang kemudian berubah menjadi organisasi massa. Hal ini terlihat seperti di beberapa kota sering terjadi bentrokan, terjadi gesekan dengan organisasi yang lain, gesekan dengan masyarakat.
      “Ini akan coba kita minimalisir melalui upaya pengkaderan dan penertiban keanggotaan. Bahkan kami mendapati banyak anggota yang datanya masuk tapi orangnya tidak jelas. Ada pula yang namanya tercatat sebagai pengurus, namun yang bersangkutan tidak tahu. Ini semua akan kita tertibkan,” tegasnya.
      Diakuinya saat ini banyak anggota yang hanya diberi KTA, nama mereka dimasukkan di database sebagai anggota Pemuda Pancasila, namun setelah itu vakum. Perekrutan dan pendataan seperti ini menurut Setiawan hanya sebagai syarat untuk bisa membentuk MPC di Lumajang.
      “Ini yang akan kita urai satu per satu sehingga kami mengetahui anggota PP itu sampai seberapa banyak, berada di mana saja, siapa saja yang punya KTA dan siapa saja yang belum memilikinya,” ujar Setiawan.
      Setiawan menyatakan akan melakukan penelitian dengan berbagai upaya sehingga suatu waktu nanti mereka baik yang memiliki KTA ataupun tidak, akan dikumpulkan dalam satu event seperti acara ulang tahun Pemuda Pancasila.
      Setiawan meminta dukungan kepada masyarakat agar mensuport dengan memberikan informasi-informasi apabila terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat agar melaporkan ke MPC. Setiawan juga akan membentuk provost yang akan mendisiplinkan keanggotaan.
      “Harapannya kami mampu bekerja untuk masyarakat. Badan-badan yang dibentuk bisa mengadvoksi masyarakat, baik itu di bidang hukum, bidang wirausaha, kita juga akan advokasi petani dan nelayan, buruh dan pekerja,” terangnya.
     Dengan demikian diharapkan jika ada masyarakat yang mengalami hal-hal kurang baik seperti ada penekanan di tempat kerja, tidak mendapatkan hak-haknya di tempat kerja itu bisa mengadu kepadanya. “Badan perlindungan yang kami bentuk nanti, seperti badan pekerja   Pemuda Pancasila akan melakukan advokasi. Harapan kami, aspirasi masyarakat yang selama ini mungkin tidak bisa direspons dengan baik, maka bisa didapatkan dengan   kehadiran kami melakukan advokasi tentunya dengan cara-cara yang baik,” ungkapnya.
      Setiawan bertekad menjadikan organisasi PP ini agar bermafaat bagi warga Lumajang dan menjadi mitra terbaik dalam setiap pembangunan. Karena itulah saat talkshow di Radio Semeru FM pada hari Sabtu (8/8), Setiwan memohon kepada masyarakat untuk membantu melaporkan kepadanya apabila ada anggota pemuda Pancasila yang melakukan kegiatan-kegiatan illegal, melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat dengan mengintimidasi dan menekan masyarakat.
      “Mohon dilaporkan kepada kami, supaya kami bisa melakukan tindakan-tindakan internal sehingga kami bisa tahu ini anggota PP atau bukan. Jika mereka anggota PP, maka akan kita berikan sanksi organisasi. Atau jika mereka melanggar hukum, kami tidak segan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum, tentunya dengan upaya pembinaan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa dibina ya kita lakukan upaya lain agar nanti organisasi ini menjadi sehat dan bersih,” jelasnya.

 

ORGANISASI PP BUKAN PEMUDA PARKIRAN

      Agus Setiawan bertekad melakukan transformasi secara optimal PP Lumajang. “Ke depan Pemuda Pancasila ini tidak dikenal sebagai ‘pemuda parkiran’. Kami akan lebih banyak melakukan pemberdayaan anggota, sehingga tidak hanya sekedar menjaga parkiran, menjadi centeng keamanan, penagih hutang,” tegas Setiawan.
      Tidak dipungkiri bahwa masyarakat juga sering melihat ada orang berseragam PP menarik parkiran di tempat-tempat tertentu. Terkait dengan hal ini, Setiawan akan melakukan evaluasi. Soal parkir yang ditangani anggota PP ini Setiawan mendengar ada pembicaraan dengan instansi terkait dan memang diberikan ruang untuk melakukan pengamanan parkir.
       Selama ini parkir dilakukan oleh orang-orang yang tidak terkoordinasi. Mereka menarik tarif seenaknya, namun tidak bertanggung jawab kalau ada kehilangan. “Dengan kami bina, kami koordinasikan, maka diharapkan mereka bisa menarik lebih baik dan lebih bertanggung jawab, lebih teratur sehingga tidak terjadi gesekan dengan masyarakat yang lain,” ungkapnya.
Ini akan dievaluasi bagaimana selama ini penerapannya dan uangnya lari kemana. Sehingga ketika diberi ruang untuk membantu dinas terkait soal parkir, keamanan dan lain lain, maka harus tertib dan rapi, terkoordinasi, harus jelas alur keuangannya.
       “Kita coba arahkan seharusnya seperti apa, karena kita bergerak atas nama organisasi massa, tidak bisa bergerak atas nama individu masing-masing. Juga Harus ada timbal baliknya ke masyarakat jika kita mendapatkan income dari parkir atau sesuatu yang kita tangani, maka kita gunakan untuk kegiatan sosial” ujar Setiawan.
      Setiawan mencontohkan melalui badan otonom Srikandi Pemuda Pancasila, akan dilakukan kegiatan parenting dengan pembiayaan hasil dari kegiatan di lapangan seperti parkir tersebut. PP dengan semangat baru akan lebih banyak melakukan berbagai macam usaha yang legal, yang bisa memberikan income untuk perputaran organisasi.
      Terkait dengan kegiatan sosial ini sendiri Setiawan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sejak awal seperti yang dilakukan oleh Srikandi Pemuda Pancasila di daerah Kunir. Mereka hadir memberikan bantuan bakti sosial berupa sembako dan lain-lain. Belum lagi aksi penyembelihan hewan qurban yang dibagikan kepada masyarakat sekitarnya.
      “Kami ingin PP itu berubah menjadi organisasi massa yang akuntabel, profesional dan kita memiliki militansi dan loyalitas yang tinggi. Harapannya dengan kami berikan kaderisasi nanti teman-teman kalau pendapat income harus jelas laporannya dan pertanggungjawabannya pada organisasi ini,” jelas Setiawan.
      Setiawan berjanji akan segera melakukan inventarisir keanggotaan maupun aset-aset yang dimiliki selama ini dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait yang selama ini sudah memberikan kepercayaan seperti kepercayaan untuk mengelola parkir.

 

KULTUR SEMI MILITER

      Ketika ada pendengar yang menanyakan soal penegakan disiplin anggota agar bisa lebih bijak dan amanah tidak hanya pamer atribut, sementara kultur PP terkesan sebagai organisasi yang semi militer, Setiawan mengatakan ke depan akan diupayakan tampil lebih baik sebagai organisasi yang bisa membantu masyarakat dan bertransformasi menjadi organisasi yang profesional.
      Setiawan mengakui, kultur semi militer ini memang melekat, apalagi banyak anggota militer yang sudah purna tergabung di Pemuda Pancasila. Sejarah pembentukan PP, menurut Setiawan, memang semi militer sehingga mau tidak mau kultur ini tetap akan dipertahankan tapi sebatas untuk jejaring komando saja supaya tetap disiplin. Tetapi nanti lebih banyak diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang non militer, seperti kegiatan usaha, pendidikan, kaderisasi, dan lain-lain.
      “Rantai komando kami menggunakan komando semi militer, karena kita juga ada komando inti yang mau tidak mau harus semi militer. Kalau tidak semi militer tentunya tidak tidak sesuai dengan kultur Pemuda Pancasila,” terangnya.
      Lebih lanjut Setiawan sedikit bercerita tentang sejarah latar belakang Pemuda Pancasila yang semi militer tersebut. Kata Setiawan, di PP itu ada badan yang namanya Komando Inti (Koti) Mahatidana yang dulu dibentuk oleh alm.Jendral TNI (Purn) Abdul Haris Nasution untuk melawan organisasi pemuda yang dibentuk oleh partai-partai yang melakukan  pemberontakan, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). “Organisasi pemuda bentukan PKI ini dulu namanya Pemuda Rakyat. Nah PP ini dibentuk untuk melawan itu,” terangnya.
PP saat itu telah diberikan pendidikan militer, bahkan diberikan senjata untuk membantu TNI melawan pergerakan menumpas pemberontakan PKI bekerjasama dengan organisasi yang lain seperti NU dan Banser. Namun pada perkembangannya selama Orde Baru hingga beberapa waktu yang lalu, PP terkenal keras semi militer. Banyak anggotanya yang petentang-petenteng kemana-mana memakai uniform PP, melakukan intimidasi, melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai organisasi massa.
      Harusnya menurut Setiawan, organisasi masa itu hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan pendampingan kepada masyarakat dan memberikan input yang berguna untuk masyarakat. “Ini akan kami coba benahi. Ini sudah digariskan oleh Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pimpinan Wilayah bahwa saat ini sudah bukan saatnya lagi kita datang meminta jatah, tapi kita datang memberikan solusi, kita datang untuk membantu pemerintah,” ungkap Setiawan.
      “Ini yang yang coba kita transformasikan dalam program-program yang akan kami jalankan. Tentunya tugas yang sulit secara kultural ini mungkin butuh waktu yang panjang, tapi kami yakin setidaknya perubahan itu akan kelihatan nyata nantinya dengan didukung oleh masyarakat, juga didukung oleh pemerintah dan aparat hukum, serta didukung juga oleh pimpinan kami di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional,” harapnya.
      “Apa yang digariskan, apa yang menjadi perintah dan amanat dari pimpinan nasional dan wilayah tentu harus kami jalankan di Lumajang, dan memang awalnya adalah PP harus transformasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ir. Haji La Nyalla Mattalitti waktu memberikan sambutan di acara rapat pleno. Yang kita pikirkan adalah pemberdayaan dan ini klop dengan apa yang kami lakukan,” sambungnya.
      Lebih lanjut Setiawan mengatakan bahwa jika ingin mengikis tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh anggota PP selama ini, maka mereka harus bisa diberdayakan sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain itu juga harus dipikirkan bagaimana mereka bisa mandiri dan meningkat kesejahteraannya. “Tanpa itu semua, mereka akan kembali menekan masyarakat, kembali mengintimidasi masyarakat, ini yang tidak kita inginkan. PP ke depan harus lebih maju, lebih baik dan mampu berkarya,” tegasnya.

 

PP SEPERTI RUMAH BESAR

      Terkait dengan posisinya di kancah perpolitikan, Setiawan menegskan bahwa sebagai organisasi massa, PP akan menjaga posisi dan tidak mau terlalu dalam ke politisasi. “Seacara organisasi kami menjaga posisi selalu berada di tengah, tapi tidak menutup kemungkinan secara individu anggota-anggota kami juga memihak, itu kami persilahkan,” ungkapnya.
       PP diibaratkan sebagai rumah besar, di mana anggotanya terdiri dari banyak kalangan dan bahkan ada yang dari partai politik, ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada juga dari organisasi yang lain, ada juga dari masyarakat biasa. Karena itu jika misalnya ada hajat Pilkada berlangsung di Lumajang kemudian banyak anggota yang memihak pada calon tertentu itu tetap diperbolehkan sepanjang tidak membawa nama organisasi.
      “Itu merupakan proses demokrasi yang di PP juga harus kita jamin prosesnya. Kami tidak boleh membelenggu demokrasi. Proses itu di dalam organisasi kami persilakan, karena sebagai rumah besar kami menampung semua aspirasi, namun secara organisasi kami berusaha menjaga posisi tetap di tengah,” terangnya kembali.
      Dalam waktu 30 hari ke depan, Setiawan akan menyelesaikan berbagai hal tentang kepengurusan. Ia berharap dalam waktu 2 minggu sudah bisa mengirim susunan pengurus ke wilayah untuk mendapatkan penetapan perubahan kepengurusan berupa surat keputusan atau SK dan selanjutnya akan dilakukan pelantikan.
      “Harapan kami bisa menghadirkan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah, Bapak Insinyur Haji La Nyalla Mahmud Mattalitti ke Lumajang secara langsung, kalau kemarin kan secara daring,” ujarnya.
      Setelah pelantikan, selanjutnya dalam waktu 3 bulan yakni 100 hari kerja, pihaknya akan melakukan pendampingan mensupervisi PAC di masing-masing kecamatan untuk segera membentuk kepengurusan tingkat ranting. “Dalam waktu 100 hari kerja ini minimal target kami 50% PAC sudah berhasil membentuk kepengurusan. Kami akan membentuk tim untuk melakukan supervisi per dapil, sehingga setiap dapil ada pendamping sendiri,” terangnya.
      Setelah 3 bulan semua pengurus sampai ke tingkat ranting tersebut terbentuk, maka akan dilakukan musyawarah kerja cabang. “Kami akan mengumpulkan semuanya, kita akan melakukan musyawarah untuk menyusun program kerja baik untuk program kerja tahunan maupun program kerja jangka panjang,” jelasnya.
      Setelah program kerja itu ditetapkan nantinya akan dikirim ke masing-masing sektor, masing-masing divisi, maupun ke masing-masing badan dan lembaga yang ada di Pemuda Pancasila. Tingkat ranting akan diberi tanggung jawab sendiri, PAC juga diberi tanggung jawab sendiri, dan untuk tingkat MPC bertanggung jawab mengkoordinasi, menggerakkan semua mesin organisasi agar berjalan secara beriringan.
      “Harapan kami semuanya bisa bekerjasama, kompak, solid tidak boleh tumbuh ego sektoral. Tidak boleh ada kebanggaan semu seperti misalnya mantan dari ini, saya dari mantan itu. Tidak boleh seperti itu, ketika sudah terjun ke PP semuanya sama sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila," tuturnya.
      Tahun 2020 ini diharapkan semua masalah internal sudah bisa diberesi sehingga menginjak tahun 2021 kepengurusan bisa bergerak bersama mulai dari MPC hingga ke tingkat ranting.

 

PP TERBUKA UNTUK SEMUA KALANGAN

      “Kami mengundang semua kalangan untuk bisa bersama kami berbakti kepada masyarakat baik melalui organisasi PP maupun melalui organisasi yang lain. Tentunya kalau ada masyarakat yang ingin bergabung bersama kami, kami persilahkan. Kami tidak bisa menghalangi masyarakat untuk bergabung bersama kami, karena kami pun butuh bantuan dukungan dari banyak orang,” ujar Setiawan memberi sinyal kepada semua kalangan untuk mempersilahkan bergabung dengan organisasi Pemuda Pancasila.
      “Monggo bergabung dengan PP, monggo ajak kawannya atau tetangganya, ajak saudara-saudara untuk bergabung bersama kami. Kita melangkah bersama, bertransformasi bersama, dan mendatangkan manfaat yang besar untuk masyarakat Lumajang,” sambungnya.
      Jika ada masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota PP bisa menghubungi Setiawan atau langsung ke kantor Pemuda Pancasila di Jl.Slamet Riyadi depan apotik atau depan guyangan lama (cuci mobil). “Dulu dikenal dengan jalan Pelita, selatan pertigaan ke arah GOR sudah kelihatan ada gedung bangunan loreng orange dan hitam. Silahkan datang menemui kami yang ada di sana, sampaikan niat baiknya untuk bergabung bersama kita, akan segera kita tindaklanjuti,” terangnya.
      Setiawan kembali menjelaskan bahwa PP terbuka untuk semua kalangan baik dari partai politik organisasi organisasi LSM yang lain maupun dari masyarakat lainnya. Ia mengaku akan membentuk tim humas atau public relation baik melalui sosial media, facebook,  Instagram dan juga akan disiapkan sebuah website khusus Pemuda Pancasila Lumajang. Website tersebut berisi informasi terkait dengan kegiatan pemuda Pancasila Lumajang, sehingga dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat Lumajang.
      “Harapannya dengan kehumasan yang baik, dengan strategi public relation yang baik, maka nama baik kami akan kembali meningkat. Kami akan semakin dikenal oleh masyarakat Lumajang sehingga ke depan masyarakat tidak lagi terjebak dalam stereotipe bahwa PP itu rentan dengan premanisme,” ujarnya.
      Keanggotaan Pemuda Pancasila Lumajang tidak akan mensyaratkan ijazah atau pendidikan sebagai dasar penerimaan anggota. Bahkan PP Lumajang juga akan menggandeng pegiat HAM seperti dari organisasi disabilitas untuk masuk ke kepengurusan Pemuda Pancasila tersebut.
      “Kami ingi semua kalangan masyarakat, kalangan remaja, kalangan berpendidikan, kampus dan lain-lain akan kita coba tarik termasuk kalangan disabilitas. Kami ingin berkontribusi positif memberikan perlindungan, kami juga undang kalangan seniman dan lain-lain,” ujar Setiawan.
      Dengan bergabungnya semua kalangan ke organisasi Pemuda Pancasila ini diharapkan organisasi ini bisa memberikan perlindungan dan memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga agar apa yang menjadi kepentingan masyarakat bisa terjamin.
      “Apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat menjadi konsen kami, supaya kita semua bisa hidup berdampingan dengan damai, aman dan nyaman. Harapan kami apa yang kami lakukan kedepan mampu untuk memberdayakan anggota kami dan juga akhirnya yang menjadi goal yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan anggota Pemuda Pancasila,” pungkasnya.(TEGUH EKAJA).