Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lumajang saat ini sedang mengalami tekanan cukup berat. Sebelum wabah corona pun, PDRB Lumajang sudah mengalami tekanan hingga turun ke angka 4,7%. Ini artinya pertumbuhan ekonomi Lumajang termasuk yang paling kecil di Jawa Timur. Lalu apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini?
Dalam talkshow dengan tema Potensi Ekonomi dan Gairah Iklim Investasi Lumajang di Radio Semeru FM, Sabtu (22/8), pengamat ekonomi Agus Setiawan memaparkan dengan gamblang apa saja langkah yang harus diambil Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kondisi saat ini.
PERLUNYA INVESTASI
Menurut Setiawan, investasi sangat penting bagi kabupaten yang sedang berkembang seperti Lumajang, bahkan juga untuk level negara. Pada level daerah, investasi lebih penting lagi karena ketika bicara investasi berarti secara makro bicara tentang PDRB.
Untuk mendongkrak PDRB ini tidak hanya sekedar dengan belanja pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa dan kebutuhan konsumsi masyarakat saja, tapi tentunya harus ada sumber atau resources yang bisa masuk ke Lumajang dalam bentuk investasi.
Setiawan mengamati, perputaran uang di Lumajang hanya berputar-putar dari dalam dan tidak banyak uang masuk dari luar. Ini tidak baik karena manusianya tambah banyak.
Investasi, lanjut Setiawan, ibarat tambahan air yang meski mungkin hanya setetes demi setetes namun lama-lama akan semakin bertambah. Bertambah airnya ini diibaratkan oleh Setaiwan sebagai kapasitas ekonomi. “Jadi ketika kita bisa mendatangkan investasi, berarti sumber daya dalam bentuk pendanaan yang masuk ke Lumajang ini juga akan bertambah,” ujarnya.
Investasi ini nanti diputar dalam bentuk kegiatan ekonomi, yaitu berupa produksi barang maupun jasa yang kemudian menghasilkan income dan tentunya tercatat sebagai penambahan PDRB atau penambahan produksi
Kegiatan investasi yang pasti akan mendatangkan lapangan pekerjaan untuk penduduk lokal, walaupun mungkin ada tenaga ahli yang akan didatangkan dari luar dan itu menurut Setiawan wajar-wajar saja.
Dengan adanya investasi, manfaat berikutnya yakni adanya nilai tambah (value added) yang diterima. Setiawan mencontohkan jika selama ini Lumajang menjual beras dalam bentuk gabah ke luar kota, maka dengan adanya investasi masuk mungkin pabrik pengolahan beras tentunya bisa mendapatkan nilai tambah. Secara makro angka produksi perusahaan tersebut atau investor tersebut akan tercatat sebagai penambahan PDRB di Kabupaten Lumajang sehingga bisa mengkatrol pertumbuhan ekonomi Lumajang.
“Investasi itu sangat penting karena dengan investasi kita akan mendapatkan pendanaan untuk kegiatan produksi barang dan jasa, kemudian kita juga akan mendapatkan yang namanya transfer of teknologi,” ungkap Setiawan.
Dengan investasi masuk akan membawa teknologi baru sehingga kita bisa mengenal teknologi tersebut dan mungkin pemain lokal bisa menirunya dengan model ATM alias Amati Tiru dan Modifikasi.
“Yang jelas jangan alergi dengan investasi. Justru kita harus menarik investasi sebesar-besarnya masuk ke Kabupaten Lumajang,” ujar Setiawan. Oleh karena itu, Setiawan berharap Pemkab Lumajang terus berupaya keras menggenjot investasi dengan menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor.
PRIORITASKAN PERTANIAN, BUKAN PARIWISATA
Lumajang terkenal dengan sumber daya alamnya yang luar biasa, tanahnya subur, dan alam yang indah. Hanya masalahnya, menurut Setiawan, Lumajang kalah akses atau infrastrukturnya. Sebagai bukti ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ada acara penanaman vetivier (akar wangi) di Ranu Pane, ia bersama rombongannya datang ke Lumajang tidak dari arah utara atau dari Lumajang melainkan datang dari arah Malang.
“Artinya apa? ketika wisatawan dari luar kota disuruh memilih untuk datang ke Ranu Pane atau TNBTS, pasti milihnya jalur dari Malang, karena Malang lebih banyak infrastruktur yang lebih bagus. Aspek pendukungnya juga bagus, banyak wisata alternatif, sudah ada kereta api. Jadi kalau kita mau bicara wisata jangan hanya wisata skala lokal karena tidak akan ada nilai tambah, yang ada hanya meningkatkan nilai konsumsi,” jelas Setiawan.
Saat ini ada trend di mana hampir semua kabupaten di Indonesia itu memprioritaskan sektor pariwisata, bahkan pemerintah pusat pun sudah menunjuk 10 kawasan wisata yang akan jadi semacam prioritas pendanaan dari pemerintah pusat. Lumajang mungkin bersentuhan dengan wisata di TNBTS (Taman Nasonal Bromo Tengger Semeru).
Hanya saja kalau bicara ekonomi makro, maka sumbangsih sektor pariwisata ini sangat minim di Lumajang. “Ini boleh dicari datanya. Memang kalau kita berkaca dari data Dinas Pariwisata, data tentang kunjungan wisatawan angkanya luar biasa hingga jutaan wisatawan berkunjung ke tempat-tempat wisata di Lumajang, hanya saja ini wisatawan lokal,” ujar Setiawan.
Wisatawan lokal ini tidak memberi nilai tambah signifikan untuk PDRB, karena tidak ada resources atau tidak ada pendanaan yang masuk. “Yang ada hanya uangnya orang Lumajang yang berputar putar di wilayah sendiri," katanya.
Setiawan menganjurkan agar Lumajang tidak usah ikut-ikutan dikenal sebagai daerah pariwisata, karena Lumajang tidak memiliki keunggulan di sektor tersebut atau masih kalah dengan daerah lain.
Ia berpendapat, berbicara tentang PDRB, tentunya harus punya skala prioritas. Sektor mana saja yang mampu meningkatkan PDRB Lumajang agar naik tinggi dan juga melibatkan banyak orang. Inilah yang harus dijadikan sebagai skala prioritas.
“Skala prioritas di Lumajang hemat saya tentunya lebih pada ke SDA (sumber daya alam), karena memang inilah keunggulan Lumajang. Biarkan Lumajang menjadi kabupaten yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional atau sumber daya dari hasil alamnya, tidak usah ikut-ikutan dikenal sebagai daerah pariwisata,” ujar Setiawan.
Prioritas SDA ini bukan berarti dengan mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran, tapi dengan sistem berkelanjutan. Contohnya produk beras yang dulu Lumajang terkenal dengan produk beras sangat bagus. Bahkan beberapa tahun yang lalu produksinya selalu tumbuh hingga pemerintah Kabupaten Lumajang sekitar tahun 2016 pernah menerima insentif dalam bentuk pendanaan anggaran khusus karena berhasil meningkatkan produksi pertanian.
Tapi kemudian sektor pertanian Lumajang sejak menerima anggaran tersebut justru turun jauh hingga tahun 2018 pertumbuhannya minus. Pada tahun 2019 naik tidak sampai 1% pertumbuhannya. Artinya sektor pertanian Lumajang benar-benar tertinggal sekarang, apalagi dengan adanya corona seperti sekarang ini.
Seharusnya, menurut Setiawan Lumajang mampu menyulap pertanian menjadi produk unggulan sehingga Lumajang dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu sektor peternakan juga belum tersentuh dengan baik, masih tidak jelas.
Lumajang juga terkenal dengan produk pisang, seperti Pisang Agung yang membuat orang Jakarta terheran-heran karena ukurannya yang besar. Juga ada Pisang Kirana yang sudah mulai dikenalkan namun pengelolaannya selama ini masih semrawut yakni rata-rata masih diperoleh dari tegalan-tegalan milik masyarakat.
Pisang ini tidak ada yang benar-benar dikelola sebagai suatu perkebunan yang terintegrasi dari masa land clearing, penanaman, pemeliharaan, hingga produksi panen dipacking langsung ekspor atau dibawa ke luar kota.
Selain pertanian, perkebunan Lumajang juga punya kayu basa dan sengon yang terkenal hingga ke Jakarta sebagai produk kayu terbaik. Tapi masalahnya sekarang adalah selain ditampung oleh pabrik lokal, produksi kayu ini juga dibawa ke pabrik di luar kota. Harusnya pemilik pabrik tersebut dipaksa untuk membangun pabrik di Lumajang.
Dengan semakin banyak pabrik maka serapannya semakin tinggi. Dengan permintaan kayu yang semakin tinggi ini masyarakat akan bisa menjual kayunya dengan harga yang bagus. Ini berbeda jika pabriknya sedikit, maka permintaannya rendah sedangkan penawarannya tinggi sementara masyarakat semakin banyak yang menanam kayu maka harganya pasti jatuh.
Lumajang juga punya pasir, dan tambang pasir ini harusnya bisa dikelola dengan baik. Setiawan mengaku sangat sedih melihat tata kelola pasir di Lumajang karena ia paham betul apa yang terjadi di lapangan. Setiawan menilai Pemerintah Lumajang memang kurang responsif, ditambah lagi para pengusaha yang kurang tertib. Ini mengakibatkan tata kelola pasir Lumajang seperti di hutan rimba, yakni yang kuat yang menang, saling makan,saling serobot, saling bypass. Akibatnya bisnis pasir tidak berkelanjutan, banyak pebisnis pasir berguguran sehingga akhirnya yang terkenal bisnis pasir Lumajang banyak 32-nya (istilah untuk premanisme) .
Produk-produk unggulan yang begitu banyak ini seharusnya bisa dikelola dengan baik. “Saya lebih memilih Lumajang dikenal sebagai daerah yang sumber daya alamnya unggul, hasil buminya atau pertaniannya unggul, itu bisa menjadi penopang utama minimal di Jawa Timur. Daripada memaksakan diri membuang-buang uang miliaran, puluhan miliar di sektor yang belum bisa mendatangkan income untuk kabupaten Lumajang,” ujar Setiawan. (TEGUH EKAJA).
0 Komentar