Sejak pemerintah pusat memprogramkan untuk memprioritaskan pariwisata, maka hampir semua kabupaten di Indonesia berlomba-lomba untuk meningkatkan sektor pariwisatanya. Hanya saja ketika semua berlomba-lomba, maka sebenarnya menurut Setiawan, yang akan menang hanya kabupaten yang mampu mengembangkan pariwisatanya dengan baik, dengan pendanaan yang luar biasa dan dengan keunggulan aksesnya.
Jika tidak all out seperti yang dimaksud termasuk akses menuju pariwisata, fasilitas dan pilihan obyeknya, maka kabupaten tersebut atau daerah tersebut akan terperangkap di titik tengah atau middle trap. Pengembangannya tanggung. Lalu bagaimana dengan pariwisata Lumajang?
PARIWISATA LUMAJANG "NANGGUNG"
Dalam talkshow di Radio Semeru FM, Sabtu (22/8), Agus Setiawan yang dikenal sebagai pengamat ekonomi dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Lumajang, melihat bahwa sektor pariwsata Lumajang termasuk dikategori pengembangan pariwisata yang tanggung.
“Semua serba nanggung. Mohon maaf Selokambang sudah berkali-kali mendapatkan dana miliaran, terakhir 2018 kalau tidak salah Rp 3 miliar dana dari pusat. Tahun 2019 mungkin juga ada pengembangan, tapi apa yang terjadi pengelolanya pun berganti-ganti sehingga nanggung. Nanti mau berapa lagi dana yang akan diceburkan ke sana?” tutur Setiawan.
Hal serupa juga terjadi pada obyek wisata Ranu Klakah. Berkali-kali mendapatkan pendanaan, namun sampai sekarang tidak menunjukkan geliat yang berarti. Demikian pula dengan Puncak B29 yang rame dari kalangan masyarakat lokal sendiri, pengunjung yang dari luar bisa dihitung dengan jari. Jujur saja, kata Setiawan, obyek wisata ini tidak mendatangkan income yang luar biasa untuk masyarakat Lumajang.
Semua terasa nanggung karena pengembangan pariwisata menurut Setiawan tidak boleh parsial. Kenapa demikian? Yang pertama tentunya akses menuju obyek wisata harus diperbaiki. “Kita harus tahu dan kita harus berpikir seperti orang-orang luar kota, ketika kita mau berwisata adalah akses yang mudah, kecuali daerah tersebut memiliki wisata yang memang unik atau minat khusus,” ungkap Setiawan.
Lumajang harus mencari obyek wisatanya yang unik yang memanjakan wisatawan yang memiliki minat khusus. Ini yang mungkin bisa dikembangkan. Kalau sekedar air terjun, di luar kota juga banyak air terjun bahkan lebih bagus dari Lumajang. “Kalau sekedar negeri di atas awan, mohon maaf saya sudah pernah ke negeri diatas awan di kabupaten yang lain, sepertu di Jogja, di Sulawesi di Maros yang lebih bagus, aksesnya lebih mudah, pengembangannya pun lebih bagus, “ ungkap Setiawan.
CLUSTER PARIWISATA
Meski dinilai nanggung dalam pengembangan wisatanya, Setiawan melihat ada obyek wisata Lumajang yang bisa dijadikan sebagai obyek wisata unggulan karena keunikannya. Obyek wisata yang dimaksud yakni obyek wisata air terjun Tumpak Sewu. “Masukan dari internasional Tumpak Sewu Lumajang itu bagus, hanya saya selalu menyarankan kalau kita mau mengembangkan pariwisata maka kembangkan sistem cluster,” ujar Setiawan.
Sistem cluster yang dimaksud adalah kawasan yang bersinergi saling melengkapi, di mana pada kawasan tersebut banyak pilihan dan fasilitas yang saling mendukung. Setiawan mengajak untuk berpikir sebagai wisatawan ketika ingin berkunjung ke obyek wisata di Lumajang tentu ingin melihat pilihan obyek yang lain dan diharapkan di tempat tersebut ada fasilitas pendukung yang memadai.
“Ketika orang Lumajang datang ke Malang, tidak mungkin hanya ingin ke Jatim Park, tapi ada keinginan berkunjung ke beberapa tempat yang lain dalam satu perjalanan. Hal yang sama ketika wisatawan ingin datang ke Tumpak Sewu, setelah capek-capek turun dan naik apa yang diperoleh kemudian? Untuk makan saja susah dan kelasnya mohon maaf yang ada hanya kelas lokal. Kalau orang luar kota cari makan di Lumajang masih harus kembali lagi ke kota, itu pun hanya beberapa restoran yang representatif. Hal-hal seperti itu harus dipikirkan ,” jelentreh Setiawan.
Selain itu ada beberapa hal yang harus dihitung yaitu potensinya, berapa potensi pariwisata di Lumajang? Contoh kalau pemerintah menggelontorkan anggaran 50 miliar, dalam beberapa tahun ke depan berapa potensi income yang didapatkan dari obyek wisata tersebut, berapa potensi PAD yang bertambah, berapa potensi pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi, berapa potensi tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata, berapa potensi income yang diterima oleh masyarakat sekitar, berapa potensi investasi akan masuk ke Lumajang. Ini semua harus dipikirkan secara matang oleh jajaran Pemkab Lumajang.
PERTANIAN HARUS JADI UNGGULAN
Setiawan mencoba memberi gambaran kepada Pemerintah Daerah Lumajang, jika anggaran yang telah digelontorkan untuk pariwisata itu dibandingkan jika anggaran tersebut digelontorkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. “Kalau anggaran 50 miliar itu digelontorkan ke pertanian, peternakan dan perkebunan, mana yang lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pariwisata ataukah yang terkait dengan sumber daya alam,” ujar Setiawan.
Setiawan mengungkap fakta bahwa hampir 40% masyarakat Lumajang adalah terkait dengan sektor pertanian. Artinya dari data tersebut ada ratusan ribu masyarakat Lumajang yang ada di sektor pertanian. “Ini kan kasihan kalau yang ratusan ribu tidak disentuh, hanya menyentuh beberapa tempat pariwisata yang kemungkinan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu,” ungkap Setiawan.
Setiawan mengkritik manajemen wisata Lumajang yang menurutnya kurang tergarap dengan baik. Ia mencontohkan kasus Jembatan Perak atau Gladak Perak di Candipuro. Jembatan Perak tersebut cukup lama terbengkalai padahal sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, bahkan sudah ada papan yang menegaskan jembatan tersebut adalah cagar budaya.
“Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, Jembatan Perak sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Itu dibiarkan dan akhirnya diserobot oleh orang-orang dengan dibuat warung dan merasa aman-aman saja, sekarang justru dikasih ban dicat warna-warni,” ungkap Setiawan.
Terkait Jembatan Perak ini sudah dilakukan himbauan, mereka juga sudah ikut melakukan rapat namun hingga kini tidak menghentikan kegiatannya justru di Jembatan Perak tersebut ditambahi gerbang dan tulisan.
“Ada yang mengatakan, wah kalau sudah rame baru diambil alih. Bukan begitu, ini karena kesalahan pemerintah melakukan pembiaran, lama-lama Pendopo Kabupaten Lumajang nanti akan dicat warna-warni oleh orang kalau dibiarkan saja,” selorohnya.
Wisata yang ada menurut Setiawan memang baik untuk berfoto ria, selfie bisa dipamerkan di Instagram, di Facebook, bisa dibuat nongkrong-nongkrong. Tapi secara makro ekonomi manfaatnya kurang jika dibandingkan dengan manfaat memperbaiki produktivitas pertanian dan SDA lainnya.
Dicontohkan untuk pertanian Lumajang omsetnya atau hasil penjualannya mencapai di atas Rp 5 triliun, sementara jasa pariwisata belum tercatat di BPS atau hanya masuk di kategori konsumsi masyarakat. “Bayangkan kalau kita support pertanian yang omsetnya Ro 5 triliun dengan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 atau 7%, bayangkan peningkatannya 5% dari 5 triliun saja sudah 250 miliar, kalau mencapai 7% sudah 350 miliar,” ungkap Setaiwan.
Jika itu terjadi maka menurut Setiawan tentunya bisa dinikmati orang banyak dan akhirnya para petani akan lebih sejahtera. Kalau para petani makmur, maka mereka akan datang ke kota membeli baju, makan dan belanja sambil membawa mobil ke kota, selfie-selfie di tempat pariwisata dan lain-lain. Ini menurutnya akan menunjang sektor lainnya.
Setiawan mengingatkan, jika Pemkab Lumajang lebih banyak berkutat di sektor pariwisata yang pengelolaannya terba tanggung, dan kurang menyentuh dengan serius sektor pertanian, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi Lumajang akan tinggal di landasan. Dipastikan pertumbuhan ekonomi Lumajang akan tetap paling rendah di Jawa Timur. (TEGUH EKAJA)
0 Komentar