Di Lumajang susah untuk mencari informasi apalagi terkait dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hal ini diungkap Agus Setiawan, pengamat ekonomi yang juga merupakan seorang pengusaha asal Lumajang, saat menjadi narasumber talkshow di Radio Semeru FM dalam program Ngopi Pagi yang dipandu Ferry Sinaro, Sabtu (17/10).
Setiawan mengatakan bahwa transparansi di Lumajang stagnan. Informasi yang ada hanya diketahui kulitnya saja. Contohnya terkait dengan penanganan Covid, breakdown realisasi anggarannya tidak jelas dan susah mencari informsinya.
“Bahkan anggota Dewan juga mengeluh, kalau ingin mendapatkan data sekarang lebih birokratis. Ini yang harus segera diperbaiki oleh Cak Thoriq dan Bunda Indah, karena transparansi adalah upaya kita untuk pencegahan korupsi, dan lain lain-lain,” ujar Setiawan.
Lumajang ini menurut Setiawan sebenarnya sederhana, tinggal bagaimana Bupati dan Wakil Bupati menjadi driver birokrat-birokrat di Lumajang supaya mau transparan.
Akibat kurang transparannya birokrat di Lumajang ini banyak kecurigaan yang muncul di benak masyarakat. Contohnya adanya selentingan-selentingan soal proyek yang harus dibayar di depan. Hal ini ungkap Setiawan sudah menjadi rahasia umum. Inilah yang harus diperbaiki oleh Bupati dan Wakil Bupai.
“Ini harus diperbaiki, jangan sampai prestasi Cak Thoriq dan Bunda Indah dalam 2 tahun yang mampu menstabilkan politik dan sosial ini dikotori oleh hal-hal seperti itu. Sayang sekali dan sekarang masa kerja Cak Thoriq dan Bunda Indah sudah menginjak 3 tahun ketiga. Cak Thoriq dan Bunda Indah harus memanfaatkan betul untuk melakukan pembangun,” tuturnya.
Cak Thoriq dan Bunda Indah menurut Setiawan harus mampu memanfaatkan waktu di tahun ini, tahun 2021 dan tahun 2022, karena tahun 2023 menurut Setiawan sudah mulai masuk tahun politik.
“Saya sebagai masyarakat berharap agar di tahun 2021 nanti beliau berdua benar-benar menjadi driver di Lumajang, untuk melaksanakan program yang aplikatif di lapangan, bukannya program yang di awang-awang saja yang seremonial belaka,” harap Setiawan.
Setiawan yakin Cak Thoriq dan Bunda Indah bisa melaksanan itu semua mengingat tipical mereka lincah dan cepat. Ini tinggal bagaimana cara memotivasi birokrat untuk mengikuti cara-cara beliau berdua.
BIROKRASI LAMBAN
Selain tidak transaparan, birokrasi di Lumajang oleh Setiawan dinilai lamban dalam melakukan eksekusi kerjanya. Ini bertolak belakang dengan tipical Bupati dan Wakil Bupatinya yang cag-ceg atau cekatan dan lincah.
Ia mencontohkan program pinjaman untuk welijo yang ternyata sampai dengan bulan Juli baru ada pencairan, padahal sudah dibutuhkan masyarakat dari bulan Maret. Ini harusnya bisa dipercepat.
Ada lagi soal pekerjaan lelang. Harusnya pekerjaan lelang jika bisa dilelang di awal tahun tidak harus menunggu di bulan Juni, Juli, atau Agustus baru mulai lelang. Akibatnya pekerjaannya baru bisa dijalankan di bulan Oktober, November.
“Akibatnya proyek di seluruh Kabupaten Lumajang dilaksanakan bebarengan dan tergesa-gesa sehingga berpengaruh kepada mutu proyeknya,” ujar Setiawan.
Pemerintah ujar setiawan juga harus memikirkan spending, bagaimana caranya agar APBD Lumajang bisa dirasakan manfaatknya oleh masyarakatnya. APBD Lumajang sekitar Rp 2 triliun tersebut diharapkan bisa berputar di masyarakat tidak hanya di akhir-akhir tahun, tetapi diharapkan sejak awal tahun harus sudah bisa berjalan.
“Ini harus dipikirkan karena di Lumajang ini belum terlaksana dengan baik. Kemarin saya amati lelang itu dari bulan Januari, Februari, Maret hingga April belum ada. Baru sekarang ini ada dan itu pun karena mendapatkan bantuan dana dari provinsi,” ungkap Setiawan.
Setiawan berharap tahun depan lelang proyek dan pekerjaan konstruksi sudah bisa dilakukan di bulan-bulan Januari – Februari. “Jangan sampai mengulang kebiasaan lama, baru di pertengahan tahun mulai dilelang dan akhir tahun baru dikerjakan kebut-kebutan, akhirnya kualitas tidak bagus. Karena itu ini harus diperbaiki mumpung beliau berdua sudah bisa menstabilkan politik,” ujarnya.
Kebiasan ini menurut Setiawan seolah sudah menjadi budaya di kalangan PNS. Ia mengaku pernah menjadi PNS sehingga paham hal seperti ini. “ Saya dulu juga pernah jadi pejabat pengadaan. Itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu bahwa kita sengaja lelang itu dimulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sementara pengumuman pada bulan September, Oktober. Setelah itu berjalan kebut-kebutan Desember bingung semua,” ungkap Setiawan. Ia berharap budaya lama seperti itu tidak boleh terjadi lagi.
Setiawan kemudian menyinggung kebijakan yang dilakukan Presiden RI, Joko Widodo. Kenapa Jokowi sangat menginginkan ini berubah sehingga Kementerian PU di bulan Desember sudah bisa lelang. Januari sudah ada pengumuman pemenang, Februari proyek bisa dilaksanakan. Ketika pemerintah pusat sudah bisa melakukan seperti itu, maka pemerintah daerah tinggal copy paste. “ Saya yakin Cak Thoriq dan Bunda Indah pasti mampu kalau melihat tipicalnya, tinggal bagaimana caranya aparat di bawahnya bisa mengikuti,” tukas Setiawan.
PERLU PERCEPATAN
Lumajang harus melakukan percepatan perbaikan ekonomi apalagi setelah era pandemi Covid-19 yang telah membuat pembangunan tertunda. Jika tidak dilakukan percepatan, maka menurut Setiawan Lumajang akan tertinggal jauh dari daerah lain.
Bupati Lumajang dan Wakilnya diharapkan mampu memanfaatkan APBD yang ada sehingga APBD Lumajang sejumlah 2 triliun tersebut bisa benar-benar menjadi booster atau bahan bakar pembangunan perekonomian.
APBD harus benar-benar bisa dideliver ke masyarakat di bawah agar berputar menjadi penggerak perekonomian. “Semoga beliau berdua menemukan formula yang bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi Lumajang kembali naik,” harap Setiawan.
Setiawan tidak menampik jika Bupati dan Wakil Bupati Lumajang sudah sangat cepat dengan bergerak merespons setiap keluhan. Bupati dan Wakilnya juga dinilai sering sidak sehingga bisa menjadi syok terapi bagi kalangan birokrat. “Beliau berdua saja nggak pernah istirahat, sekarang tinggal bagaimana birokrasi di bawah ini bisa mengikuti ritme kerjanya,” ujar Setiawan.
Untuk bisa melakukan percepatan pembangunan, maka OPD harus bisa membuat inovasi program yang terdelivered ke masyarakat, bukan hanya seremonial-seremonial belaka. OPD harus membentuk program-program yang bisa mendorong perekonomian di bawah bisa bergerak cepat. APBD semuanya bisa dijadikan spending pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di daerah.
Jika belanja pemerintah tidak menyebar atau tidak bisa berpengaruh ke bawah itu, menurut Setiawan akan percuma. Masyarakat juga butuh permodalan dukungan yang bisa memperbaiki usahanya seperti dibukakan jaringan distribusi dan marketing atau apapun sehingga pemerintah harus mampu membuat program aplikatif yang bisa menjadi pendukung atau pendorong peningkatan ekonomi.
“Sudahi acara-acara seremonial yang tidak ada tindak lanjutnya yang terkesan hanya memenuhi syarat untuk menghabiskan anggaran,” pungkasnya. (TEGUH EKAJA).
0 Komentar