Sumber : Semeru FM |
Setelah menerima Nota Penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 dari Pemerintah Daerah. Dewan menilai kinerja pemerintah masih belum tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Supratman, SH. Dari dulu hingga saat ini persoalan yang dihadapi oleh pemerintah masih seputar kesejahteraan masyarakat.
“Saya melihat program pemerintah masih belum tepat sasaran,” ungkapnya. Ketika menjadi narasumber di program Dewan Medengar pada hari Sabtu (2/4).
Hadir pula dalam dialog pagi tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lumajang, dr. Rosyidah. Tema yang diusung dalam dialog itu adalah “Catatan Setrategis (Catra) Komisi D atas LKPJ Bupati Tahun 2021”.
Supratman menambahkan, pada tahun 2021 lalu, penyerapan belanja operasional dengan belanja modal di Disnaker Lumajang tidak berimbang. Padahal Disnaker merupakan ujung tombak peningkatan ekonomi di Kabupaten Lumajang.
Sumber : Semeru FM |
Seharusnya berbagai trobosan dilakukan oleh Disnaker, melalui peningkatan keterampilan bagi lulusan SMA, SMK dan MA. Sehingga mereka mudah mendapatkan lowongan pekerjaan pasca lulus ketika tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
“Kami menekankan program tersebut segera dijalankan, mengingat porsi anggaran yang tersedia untuk program itu masih belum terserap dengan maksimal,” keluhnya.
Supratman juga meminta pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Lumajang, untuk memberikan tambahan anggaran kepada Disnaker agar kinerjanya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
“Mulai saya jadi Dewan sejak tahun 1999 lalu, program yang ada di Disnaker tidak ada perkembangan yang signifikan, padahal disini ini adalah ujung tombak ekonomi kita,” tegas Supratman.
Menyikapi keluhan Dewan, Kepala Disnaker Kabupaten Lumajang, dr. Rosyidah, menegaskan, bahwa pihaknya belum sepenuhnya memahami terkait dengan program yang ada di kantornya itu. Sehingga langkah awal yang akan ia lakukan dengan pola perbaikan data terlebih dahulu.
“Mohon maaf karena saya baru masuk di instansi ini, sehingga beri kami waktu untuk berbenah, terutama soal data yang belum sinkron dengan data terbaru. PR ini akan terus kita perbaiki,” tuturnya.
Ia juga megaku kecewa ketika melihat data manual yang diterimanya, ternyata menunjukan jumlah pekerja yang ada di Lumajang secara menyeluruh tercatat hanya 54 ribu. Jumlah ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk sehingga pihaknya meminta untuk segera diperbaiki. “Saya kaget kok kecil sekali angka itu,” jelasnya.
SIM NAKER
Disnaker Kabupaten Lumajang terus menyosialisasikan sistem informasi ketanakerjaan kepada masyatakat agar bisa mendapatkan pelayanan baik dalam rangka mengakses seluruh layanan yang ada.
Program yang kini mulai digaungkan menurut dr. Rosyidah adalah aplikasi Sistem Informasi Tenaga Kerja (SIM NAKER). “Aplikasi ini akan mencakup layanan teknis ketenagakerjaan. Seluruh layanan tersebut terintegrasi dalam satu domain website Disnaker,” ungkapnya.
Sumber : Semeru FM |
Ia mengatakan SIM NAKER adalah sebuah platform berbasis online, untuk menyikapi tuntutan perubahan dunia yang mengarah pada otomasi dan digitalisasi.
“Dengan program ini, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tentang ketenagakerjaan yang ada, termasuk di Disnaker Kabupaten Lumajang,” jelasnya.
Selain berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi pelayanan yang ada, juga akan meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional.
Ia menjelaskan dalam aplikasi itu ada semua informasi soal layanan teknis ketenagakerjaan seperti layanan pelatihan kerja, layanan pemagangan, layanan penggunaan tenaga kerja asing dan layanan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
Rosyidah mencontohkan, bagi pencari kerja untuk mengurus kartu AK-1 (kartu pencari kerja) tidak perlu lagi datang ke kantor Disnaker cukup di rumah saja masyarakat sudah mendapatkannya.
Pihaknya saaat ini terus menyosialisasikan program ini ke desa agar disampaikan ke masyarakat dalam rangka mempercepat layananan ketenagakerjaan. “Akan terus kita sosialisasikan, agar program ini benar-benar dikenal masyarakat secara luas,” pungkasnya. (YON)
0 Komentar