 |
| Sumber : Semeru FM |
Banyaknya bangunan, ruang kelas, dan fasilitas sekolah yang sudah tidak layak, menjadi perhatian DPRD Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang diminta membuat terobosan besar dan fokus pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah yang rusak tersebut.
Seperti yang disampaikan Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman, S.H., menurutnya dari hasil pengawasan Dewan, kondisi sekolah banyak yang tidak layak pakai.
Supratman berharap pemerintah daerah memberikan perhatian khusus. Terutama pada sekolah yang tingkat kerusakannya parah untuk diprioritaskan.
“Sudah kita berikan rekomendasi anggaran untuk pembenahan ruang kelas dan sarana prasarana yang lainnya, namun fakta yang terjadi di lapangan, banyak sekolah yang kondisinya sudah tidak memenuhi syarat,” ungkapnya, ketika menjadi narasumber di program Dewan Mendengar Radio Semeru FM pada Senin (6/6) pagi.
 |
| Sumber : Semeru FM |
Hadir pula dalam dialog pagi itu Pemerhati Pendidikan Kabupaten Lumajang, Nining Umamah, S.Pd., sementara tema yang diusung adalah “Potret Pendidikan Lumajang”.
Supratman mencontohkan kondisi sekolah yang berada di Kecamatan Gucialit. Ditempat ini ada sekolahan yang ambruk, akibatnya para peserta didik harus rela belajar di teras karena kondisi sekolah sudah tidak bisa ditempati untuk aktifitas belajar mengajar.
“Bangku tidak layak, kemudian lantai juga tidak layak, termasuk kamar kecil tidak mendukung pada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),” keluhnya.
Supratman berujar, kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah lainnya. Ia meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait, harus mendata secara detail mana saja sekolah yang harus menjadi prioritas. Termasuk mana saja bangunan sekolah yang dianggap rusak berat dan masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Dengan anggaran yang kami nilai cukup, ternyata pemerintah masih belum bisa melakukan pemebenahan, ini yang sangat kami sayangkan,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan pemerhati pendidikan Kabupaten Lumajang, Nining Umamah, S.Pd., menurutnya banyaknya persoalan di dunia pendidikan disebabkan oleh minimnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
 |
| Sumber : Semeru FM |
“Kurangnya koordinasi yang intens dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kebawah, menunjukkan bahwa mereka kurang berinovasi, sehingga banyak persoalan yang muncul di lapangan,” ungkapnya.
IPM PERSOALAN YANG SUDAH MENAHUN
Belum bergeraknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lumajang yang masih berada di urutan ke tiga dari bawah ditingkat Jawa Timur, menjadi persoalan yang sudah menahun dan belum mendapatkan solusi dari pemerintah daerah.
Hal ini ditegaskan Supratman, menurutnya hingga dipenghujung kepemimpinan Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati, persoalan IPM belum menemukan pemecahan yang optimal.
“Padahal berbagai suport sudah kami berikan, namun apa yang terjadi, ternyata IPM kita masih seperti ini saja dan tidak ada perubahan yang berarti,” jelasnya.
Supratman menambahkan, Dewan sudah melakukan pengawasan serta pemetaan masalah dan solusi untuk meningkatkan IPM. Namun langkah Dewan tersebut masih belum diimbangi dengan kerja nyata Pemerintah Daerah Lumajang khusunya Dinas Pendidikan.
“Banyak sekolah tidak mempunyai guru dan banyak Kepala Sekolah (Kasek) rangkap jabatan, ini menunjukan kurang maksimalnya pemerintah dalam mengentaskan masalah IPM,” ungkapnya.
Disisi lain pemerintah juga sering berkilah bahwa lambatnya penanganan IPM di Kabupaten Lumajang terbentur soal anggaran, padahal Dewan kata Supratman sudah memenuhi berbagai keluhan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. “Anggaran sudah banyak dan kalau ngmong kurang ya berapapun akan kurang,” kata Supratman.
 |
| Sumber : Semeru FM |
Menyikapi hal tersebut, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Drs. Suryadi, M.Pd., mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan IPM yang ada di Lumajang. Namun berbagai kendala di lapangan masih menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusinya.
“Jika ada yang mengatakan kami tidak berinovasi itu salah, monggo main ke Dinas Pendidikan, data terkait dengan peningkatan IPM sudah banyak, meskipun hasilnya belum bisa dikatakan optimal,” pungkasnya. (YONI KRISTIONO)
0 Komentar