BUPATI LUMAJANG MENGAPRESIASI PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD LUMAJANG

Sumber : DPRD Kab. Lumajang

     Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq, S.Ag, MML., mengapresiasi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang , yang secara umum memberikan dukungan dan apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun 2021.

     “Berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, saya sampaikan terimakasih,” ungkapnya, pada Rapat Paripurna II Lanjutan dalam rangka penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi  terhadap Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD TA 2021., pada Rabu (8/6) sore di gedung DPRD Lumajang.

     Pertama apresiasi diberikan pemerintah atas pertanyaan Fraksi PKS dan Fraksi Nasdem-PAN, yang sudah peduli terhadap pemerataan pelayanan data kependudukan di Kabupaten Lumajang. 

     Menurut Bupati yang akrab dipanggil dengan sebutan Cak Thoriq ini, soal pelayanan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) telah memaksimalkan layanan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, terutama masyarakat rentan yang tidak bisa mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk) baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

     Kegiatan jemput bola kepada calon pemilik KTP pemula juga sudah dilaksanakan secara maksimal oleh Dispendukcapil. Bahkan petugas siap mengantar dokumen adminduk sampai ke rumah warga dengan gratis.    

Sumber : DPRD Kab. Lumajang

     “Terutama terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan adminduk namun tidak selesai pada hari itu karena ada kendala seperti jaringan internet putus atau aplikasi dari pusat error, sehingga kompensasi yang diberikan adalah dengan mengantar dokumen adminduk ke rumah secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun,” jelasnya.

      Cak Thoriq mengaku bahwa beberapa waktu yang lalu pelayanan adminduk di beberapa kecamatan mengalami kendala akibat alat cetak dan perekaman mengalami kerusakan. “Terkait hal tersebut, data sudah dikirim dan diproses di kabupaten, khususnya KTP dan KIA. Pada saat ini beberapa peralatan sudah diperbaiki dan diganti untuk memperlancar pelayanan adminduk,” katanya.

WABAH PMK 

     Langkah antisipatif yang telah dilakukan pemerintah daerah sehubungan dengan munculnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak sapi, Pemerintah Daerah telah membentuk gugus tugas atau satgas PMK dan juga sudah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para peternak.

     Bukan hanya itu saja, ujar Cak Thoriq, pihaknya juga sudah membentuk posko pengaduan masyarakat. Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang juga sudah membagikan disinfektan dan melakukan penyemprotan disinfeksi ke kandang ternak serta melakukan pengobatan terhadap ternak yang terkena wabah PMK.

     Pemerintah daerah didukung oleh TNI dan POLRI juga sudah melakukan pengetatan terhadap mobilisasi atau lalulintas ternak dari dan ke Kabupaten Lumajang. “Seterilisasi dan disinfeksi pasar hewan dengan menutup sementara operasional pasar hewan, dilakukan untuk memutus rantai penularan PMK,” tegansya.

     Cak Thoriq menambahkan, pihaknya juga sudah mengajukan bantuan obat-obatan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Ini kami  lakukan karena pelaksanaan vaksinasi PMK untuk ternak sapi perah direncanakan pada bulan Juni ini, sedangkan untuk sapi potong akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2022,” jelasnya.

PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

     Dalam rangka penanggulangan kriminalitas seperti curanmor atau pencurian kendaraan bermotor dan juga pencurian ternak sapi di wilayah Kabupaten Lumajang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Polres Lumajang dan Kodim 0821.

     Menurut  Cak Thoriq, kerjasama ini dilakukan untuk menciptakan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kegiatan patroli terpadu seminggu sekali dan kegiatan patroli mandiri oleh masing-masing satuan baik dari unsur Polres, Kodim, Satpol PP dan Linmas. 

Sumber : DPRD Kab. Lumajang

     “Jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),” ujarnya.

     Bukan hanya itu, terkait dengan pemberantasan narkoba, sejauh ini komunikasi dan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) telah berjalan dengan baik. Menurut Cak Thoriq, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) telah bekerjasama dengan komunitas pemuda dan sudah terbentuk Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN).

     Salah satu tugas KIPAN menurut nya adalah berkolaborasi dengan BNNK atau mensosialisasikan bahaya narkoba ke sekolah dan komunitas pemuda. Selain itu, Satpol PP juga ikut melaksanakan patroli dan penertiban segala bentuk penyimpangan perilaku remaja, seperti tindak asusila, anak jalanan yang mengkonsumsi miras, penggunaan psikotropika dan berbagai perilaku kejahatan jalanan lainnya.

KUOTA PEREKRUTAN PPPK

     Pada kesempatan ini Cak Thoriq juga menjawab persoalan kuota penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022. Menurutnya, PPPK masih menunggu petunjuk teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

      Terhadap tenaga honorer yang tidak lolos PPPK kebijakannya akan dikonsultasikan dengan kementterian terkait. Sedangkan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) yang lulus passing grade tetap memperhitungkan skala prioritas umur, masa kerja dan formasi yang dibutukan.

     Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rekrutmen PPPK sudah mengacu dan sesuai dengan PermenPANRB  No. 28 Tahun 2021, bahwa yang bisa mengikuti seleksi format PPPK berdasar pada dapodik. “Setiap guru yang terdaftar di dapodik sudah mengabdi minimal 3  tahun atau lebih,” ungkapnya.

MASALAH STUNTING 

     Terkait masalah stunting di Kabupaten Lumajang, ini menurut Cak Thoriq lebih  disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi pada masa kehamilan ibu  dan masa balita.

     Selain itu masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, termasuk juga masih tingginya keluarga yang mempunyai pola asuh yang kurang baik dan perkawinan anak,  turut memicu pada persoalan stunting.

     Terhadap permasalahan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, beserta jajarannya sudah melakukan beberapa kegiatan seperti melaksanakan edukasi lebih aktif kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

     Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan interfensi sensitif dan spesifik, melakukan pendampingan desa lokus stunting oleh tim stunting Kabupaten Lumajang. Selain itu juga diberikan PMT nutrisi tumbuh kejar kepada balita stunting dan PMT pada ibu hamil.

     “Mengoptimalkan penatalaksanaan ibu hamil K.E.K dan balita stunting gizi buruk. Kemudian pembebasan biaya rujukan ke Rumah Sakit untuk tatalaksana gizi,” tegasnya.

PENCEGAHAN PENYELEWENGAN PUPUK SUBSIDI

     Menjawab pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan soal upaya pencegahan terhadap penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, Cak Thoriq menegaskan bahwa itu semua  juga sudah dilakukan oleh pemerintah, pelaksanaan pengawasan dan monitoring sudah dilakukan oleh Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang beranggotakan dari unsur Dinas Teknis, TNI dan POLRI serta Kejaksaan.

     Menurut Cak Thoriq, tim KP3 aktif melakukan pemantauan ke kios-kios pupuk yang ada di Kabupaten Lumajang, serta melakukan penindakan kepada kios-kios yang melakukan penyelewengan pupuk bersubsidi.

     Selain itu Petugas Penyuluh Lapang (PPL) dari bidang pertanian juga sudah melakukan sosialisasi kepada para petani, untuk ikut aktif melaporkan kepada tim KP3 jika ada penyelewengan terhadap pupuk bersubsidi. “Hal ini,” ungkapnya.

PELAYANAN RSUD 

     Menyikapi sorotan Dewan berkaitan dengan pelayanan RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang dinilai belum optimal, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menegaskan, sebagai badan layanan umum daerah, RSUD dr. Haryoto sudah mengutamakan kuwalitas pelayanan kepada pasien, sesuai dengan SOP dan aturan yang telah ditetapkan.  

Sumber : DPRD Kab. Lumajang

       RSUD dr. Haryoto akan terus berbenah untuk memberikan kuwalitas pelayanan terbaik yang secara kasat mata, terlihat dari penampilan keramahan staf dan menerapkan secara konsisten budaya Rapi, Resik, Rawat, Rajin dan Ringkas atau 5-R.

     Selain itu, RSUD dr. Haryoto Lumajang juga sudah menyediakan fasilitas umum yang layak dan bisa digunakan oleh keluarga pasien seperti masjid, toilet, kantin dan fasilitas lainnya untuk menciptakan rasa nyaman bagi pasien dan pengunjung.

     Dalam meningkatkan pelayanan, RSUD dr. Haryoto Lumajang juga telah melakukan pendampingan budaya kerja dalam rangka menciptakan nilai budaya organisasi yaitu sejahtera, adil, tulus, komitmen dan  profesional (SATU MISI), sebagai dasar dalam memberikan pelayanan menuju RSUD dr. Haryoto Lumajang menjadi lebih baik. 

    “Dengan demikian RSUD dr. Haryoto Lumajang bisa menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat Lumajang dan sekitarnya,” pungkasnya. (YONI KRISTIONO)