 |
| Sumber : YT DPRD Lumajang |
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang dimulai pada hari Selasa (16/08) pukul 13.30 WIB dan dibuka oleh Ketua DPR-RI. Sidang Paripurna Istimewa ini juga diikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang secara virtual, dengan melibatkan unsur terkait lainnya.
Presiden berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar atau Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya. Rangkaian Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2022 dan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2022-2023, dihadiri secara fisik 100 persen oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPR-RI, MPR-RI, DPD-RI serta Presiden dan Wakil Presiden.
 |
| Sumber : YT DPRD Lumajang |
Dalam sambutannya Presiden menjelaskan, arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus.
“Karena itu, konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, namun juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat,” ungkapnya.
Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar. Desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif dan responsif, terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian.
Presiden menambahkan, APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
.jpeg) |
| Sumber : YT DPRD Lumajang |
Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan.
“Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya. (Yoni Kristiono)
0 Komentar