.jpeg) |
| Sumber : Semeru FM |
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Hadi Nur Kiswanto berharap, pemerintah bisa mengoptimalkan keberadaan para investor yang ada di Kabupaten Lumajang, untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, agar dikelola lebih maksimal.
“Bagaimana caranya pemerintah peduli pada para investor yang ada di Kabupaten Lumajang, misalnya dalam pengurusan perpanjangan perijnan, sehingga PAD kita ke depan ada peningkatan,” ungkapnya, ketika menjadi narasumber diprogram Dewan Mendengar Radio Semeru FM pada Senin (3/10).
 |
| Sumber : Semeru FM |
Hadir pula dalam dialog tersebut Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lumajang, Yusrini Dwi Astuti, SE., dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Wahyudi. Tema yang diusung dalam dialog tersebut adalah ‘Peningkatan PAD’.
 |
| Sumber : Semeru FM |
Hadi menambahkan, pemerintah daerah perlu lebih serius lagi dalam membuka peluang investasi yang lebih baik di Kabupaten Lumajang. Apalagi jika potensi yang ada bisa dikelola dengan optimal oleh para investror, tentunya akan berdampak pula pada beberapa sektor, khususnya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
“Dengan menyiapkan regulasi yang dapat mendukung pengelolaan, sehingga berbagai potensi yang ada, baik itu di bidang pariwisata, pertanian, perhotelan, sektor pasir dan lainnya, bisa dikelola dengan baik dan tentunya menghasilkan keuntungan untuk daerah. Apalagi kita sudah memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP),” tegasnya.
Hadi berharap, PAD yang masih belum terserap secara maksimal pertahunnya ini, dengan trobosan tersebut dapat segera naik signifikan. Apalagi Kabupaten Lumajang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dibilang memadai.
Menurut Hadi, kebijakan penanaman modal daerah dengan investasi harus menjadi bagian penting dari bentuk penyelenggaraan perekonomian daerah, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Disamping itu, dengan adanya investor yang berani menanamkan invetasinya di Kabupaten Lumajang, diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, membangunan pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian dearah yang berdaya saing.
Sementara itu Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan DPM-PTSP Kabupaten Lumajang, Yusrini Dwi Astuti, SE., menjelaskan, selain bisa menarik banyak investor, keberadaan MPP juga diharapkan mampu memberi kemudahan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Lumajang.
Menurutnya, MPP merupakan sarana untuk pelayanan terintegrasi satu atap, semua pelayanan yang ada di pemerintahan akan ada di MPP, mulai dari pelayanan pemerintah pusat hingga kabupaten yang kewenangannya ada di daerah.
.jpeg) |
| Sumber : Semeru FM |
“Jadi masyarakat yang membutuhkan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapat pelayanan publik, maka dengan adanya MPP diharapkan bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pelayanan,” ucapnya.
Yusrini mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya fokus kepada perusahaan besar, tetapi juga mendorong pelibatan UMKM sebagai salah satu penggerak investasi. Karena kualitas dan kemudahan akses informasi tentang peluang investasi menjadi kunci bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang.
“Jemput bola pelayanan oleh DPM-PTSP hanya pada UMKM saja mas, selain melakukan jemput bola kami juga sengaja masukan sosialisasi soal potensi yang ada di Kabupaten Lumajang, agar mereka tertarik untuk berinvestasi,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Wahyudi. Kebaradaan MPP dinilai sangat bagus, namun demikian, banyak hal yang harus dilakukan oleh Dewan berkaitan dengan pengawasan, agar keberadaan MPP bisa berjalan sesuai dengan harapan.
 |
| Sumber : Semeru FM |
“Tugas kami di Dewan adalah pengawasan, sehingga terkait dengan pelayanan MPP ini, kita akan terus mendorongnya, agar pelayanan yang diberikan bisa sejalan dengan apa yang kami harapkan,” pungkasnya. (Yoni Kristiono)
0 Komentar