sumber: Semeru FM
Ditengah gempuran media sosial (Medsos) yang belakangan ini semakin masif, Dewan berharap peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lumajang, bisa menjadi wadah penyampai informasi yang baik, untuk melakukan publikasi berbagai program unggulan di Kabupaten Lumajang.
Sumber: Semeru FM
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Drs. H. Saiful Anam, M.Pd,. Mengatakan bahwa pers harus independen, karena itu penting, mengingat sebagai pilar keempat demokrasi, keberadaan pers masih sangat dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat, terutama pada era digital seperti sekarang ini.
“Kami berharap PWI di Kabupaten Lumajang mulai melakukan reposisi di tengah gempuran media sosial yang semakin masif, agar pers tidak lagi ketinggalan jaman. Karena PWI salah satu organisasi yang sudah terbentuk cukup lama,” ungkapnya, ketika menjadi narasumber di program Dewan Mendengar Radio Semeru FM, Selasa (7/11).
Hadir pula dalam dialog tersebut, Ketua PWI Kabupaten Lumajang, Mujibul Choir dan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, SHI. Tema yang diusung adalah ‘Penguatan Media Untuk Publikasi Program Unggulan’.
Sumber: Semeru FM
Menurutnya, insan pers harus tetap berpegang kuat pada prinsip jurnalisme. Dalam menjalankan kinerjanya, media diharapkan memegang prinsip sebagai pilar keempat demokrasi. Apalagi di tengah perkembangan platform digital dan media sosial, pers tetap dituntut professional, cover bothside, melakukan verifikasi, mencerna dan menyaring informasi, hingga menghasilkan sebuah sumber berita yang dipercaya atau kredibel.
“Di tengah perkembangan yang terus terjadi, profesionalitas dan kapasitas kinerja dari organisasi media seperti PWI menjadi sesuatu yang sangat penting dikembangkan secara serius. Termasuk kepada Diskominfo sebagai corong informasi dari pemerintah juga harus ikut berbenah dan bisa bersaing ditengah gempuran pilar kelima demokrasi yaitu media sosial,” harapnya.
Pihaknya mengakui, jika media saat ini dihadapkan dengan tantangan lain berupa munculnya raksasa digital, bagaimana media begitu sangat tergantung dan dituntut adaptif. Menurutnya, meskipun berada di tengah pesatnya penyebaran informasi yang tak terbatas, Negara masih sangat membutuhkan kehadiran pers dengan prespektif yang jernih dan turut berperan dalam melawan kekacauan informasi atau berita hoax yang mengancam kehidupan demokrasi.
“Pers harus bisa menciptakan masyarakat yang sehat, dalam arti sehat dalam mencerna informasi, karena pers merupakan bagian dari pilar demokrasi. Kita mengenal yang disebut dengan trias politica, yaitu tiga jenis kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah Indonesia sebagai negara demokrasi, termasuk salah satu negara yang menganut konsep ini, sehingga pers sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial harus independen,” tegasnya.
Ia menambahkan, media tidak hanya sebagai sumber berita, tapi bisa menjadi pembawa dan penyambung suara rakyat. Media juga sering kali menjadi alat daya penekan bagi tiga pilar demokrasi sebelumnya yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena begitu pentingnya peran media bagi demokrasi, media harus benar-benar dijaga independensinya, baik dari sisi lembaganya maupun dari insan pers di dalamnya.
“Dalam perkembangannya, selain pers sebagai pilar keempat, saat ini ada yang lebih dahsyat lagi, orang menyebutnya sebagai media sosial. Dengan hadirnya internet dan media sosial, dinamika kehidupan demokrasi berubah total. Internet sebagai alat bisa digunakan untuk menjungkalkan pemimpin negara yang otoriter. Sehingga kami kembali meminta agar PWI bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ini,” jelasnya.
Sumber: Semeru FM
Menyikapi hal itu, Ketua PWI Kabupaten Lumajang, Mujibul Choir menegaskan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah dan Dewan untuk menyajikan informasi soal potensi dan keunggulan yang ada di Kabupaten Lumajang. Dengan langkah tersebut dirinya optimis bahwa informasi negative yang selama ini kerap dihembuskan bisa ditangkal dengan baik.
Selain itu pihaknya juga akan meningkatkan profesionalitas jurnalis di Kabupaten Lumajang, diantaranya dengan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) agar hasil karyanya semakin hebat, kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi para Kepala Sekolah (Kasek) dan Kepala Desa (Kades), karena selama ini banyak Kades dan Kasek yang mengaku resah dengan keberadaan oknum jurnalis.
“Akan kita berikan wawasan terkait tugas yang sebenarnya dari pers. Kami juga siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta TNI dan Polri untuk melawan berita hoaks. Agar masyarakat tahu mana berita yang benar dan mana yang salah, tentunya dukungan juga kami harapkan dari teman-teman kita di Dewan,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Plt. Kepala Diskominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim, SHI. Menurutnya, PWI harus menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi khususnya di Kabupaten Lumajang. Kehadiran PWI saat ini diharapkan bisa mengambil peran dalam memberikan edukasi serta pembinaan kepada jurnalis, dari edukasi dan pemahaman itulah nantinya bisa menyuguhkan dan menyajikan informasi yang cerdas, berisi, menghibur dan mendidik.
Saat ini, lanjut Mustaqim, peran pers telah menjadi pilar keempat dalam demokrasi Indonesia. Dengan kebebasan media yang diberikan oleh pemerintah, membuat pers kerap kali menjadi media edukasi kepada khalayak luas. Untuk itu, harapan pemerintah terhadap jurnalis perannya untuk menginformasikan hal yang positif dan mendidik bisa dimaksimalkan.
Sumber: Semeru FM
“Peran media sebagai medium perubahan perilaku dapat dilakukan secara optimal. Saya berharap Ketua PWI yang baru saja dikukuhkan ini bisa menjadi pemberendel cara berfikir teman-teman jurnalis di Kabupaten Lumajang. Artinya, PWI bisa memberikan pemahaman bagaimana menjadi pers yang baik sesuai dengan amanah undang-undang,” pungkasnya. (YONI KRISTIONO)
0 Komentar