DEWAN GELAR SIDANG PARIPURNA DENGAN AGENDA PENYAPAIAN NOTA KEUANGAN APBD TAHUN 2023 OLEH PEMERINTAH DAERAH

     Kembali Dewan menggelar Rapat Paripurna I, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Eko Adis Prayoga, di Gedung DPRD Lumajang, pada Selasa (11/6/2024).

     Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni menyampaikan penjelasan nota keuangan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

     Yuyun menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk periode 1 Januari 2023 hingga 23 September 2023 dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode 2018-2023. Sementara itu, periode 24 September hingga 31 Desember 2023 dilaksanakan oleh Pj. Bupati Lumajang.

     Yuyun memaparkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp259.699.971.724,15. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp90.126.981.788 atau 100 persen. Pembiayaan neto tercatat sebesar Rp169.572.989.936,15.

     “Dari laporan realisasi anggaran tahun 2023, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2023 adalah Rp208.451.257.036,97. SILPA ini merupakan jumlah dari surplus APBD tahun 2023 ditambah dengan pembiayaan neto yang mencerminkan saldo anggaran lebih, sebagaimana tersaji dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023,” ungkapnya.

     Ia juga menegaskan pentingnya APBD dalam pembangunan daerah. Menurut Yuyun, APBD memiliki fungsi krusial dalam menyeimbangkan kebijakan ekonomi makro di tingkat daerah. Menurutnya, bahwa dengan APBD yang terkelola dengan baik, berbagai program pembangunan di daerah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

     “Dampak dari pelaksanaan APBD diharapkan dapat mewujudkan indikator ekonomi makro daerah yang selaras dengan kondisi ekonomi makro nasional dan provinsi. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya.

     Dalam kesempatan itu, Yuyun juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Ia berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dapat bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme, sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal.

     Yuyun optimis bahwa dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat, Kabupaten Lumajang dapat terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan daerah demi kesejahteraan bersama. 

    “Kami berharap pelaksanaan APBD ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Lumajang,” pungkasnya. (Yoni Kristiono)


Posting Komentar

0 Komentar